Press "Enter" to skip to content

Tidak Mungkin Capres Tanpa Dukungan Parpol!

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares
Pemilu 2019 dan Bayang-Bayang Pemilu 2014

Peluang memajukan kandidat pasangan capres-cawapres dari non-partai sudah dipastikan tertutup. Semenjak Mahkamah Konstitusi resmi menolak permohonan uji materi terhadap pasal ambang batas pemilihan presiden atau presidential threshold 11 Januari lalu, tidak mungkin ada capres yang maju tanpa dukungan partai politik.

Hal itu pun harus diperketat lagi dengan menggunakan syarat 20% ambang batas yang diambil dari hasil pemilu 2014 lalu.

Para penggugat, diantaranya adalah Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sangat menyayangkan keputusan tersebut. MK dinilai mengesampingkan argumen soal rasionalitas dan relevansi antara ambang batas pemilu sekarang yang diambil dari hasil pemilu sebelumnya.

Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Ghazali Effendi pernah berujar kalau angka presidential threshold dan landasan pengambilan ambang batas yang diajukan oleh PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PKB tersebut, dianggap manipulatif.

Sebelum MK keputusan penolakan tersebut, satu dari dua hakim mahkamah konstitusi, Saldi Isra, yang berbeda pandangan dengan tujuh hakim mahkamah lainnya, menilai bahwa pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu ini secara terang benderang merugikan partai politik baru yang tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden lantaran keterbatasan suara yang diraupnya”.

Dengan demikian, pasal peraturan tentang pemilu tersebut mau tidak mau memaksa adanya koalisi antar partai yang rentan akan bagi-bagi kursi dan kekuasaan. Setiap partai politik yang hendak mengajukan pasangan capres-cawapresnya sudah dipastikan akan melakukan politik negosiasi dan jual beli. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Effendi Ghazali, suara rakyat pada pemilu 2014 akan digunakan untuk pemilu 2019 tanpa ada izin dan persetujuan.

Imbas dari keputusan MK tersebut, tokoh-tokoh alternatif yang berkualitas seperti TGH. Muhammad Zainul Majdi (TGB), Yusril Ihza Mahendra (YIM), Gatot Nurmantyo (GN), dan Fahri Hamzah (FH) harus mencari kendaraan politik yang bisa mengangkat mereka menjadi pemimpin tertinggi negeri ini.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.