Press "Enter" to skip to content

Tahun Politik, Tahun Kembali ke Ulama dan Rakyat

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares
Indonesia Tahun Politik 2018
Tahun Politik – Pilkada 2018-Pilpres 2019

Memasuki tahun 2018, tahun politik dimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah serentak akan dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia, mau tidak mau setiap calon yang tampil maju harus kembali turun kelapangan menjemput bola.

Masa Kampanye Pasangan Calon 15 Februari- 23 Juni 2018
Saat ini kita berada pada periode kampanye sesuai dengan peraturan KPU No.1 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, yang menyebutkan masa kampanye dimulai dari 15 Februari- 23 Juni 2018. Pada masa ini, setiap pasangan calon maupun partai politik pengusung diperbolehkan mempromosikan dan meningkatkan elektibilitas calon mereka sepanjang sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Sementara pemungutan suara digelar serentak pada 27 Juni 2018.

Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 27 Juni 2018 akan sangat menentukan sekali terhadap tahapan pesta demokrasi berikutnya, yaitu pemilihan pasangan presiden-wakil presiden Indonesia untuk periode 2019-2024.

Tidak heran kalau saat ini mesin-mesin pemenangan partai tengah bekerja keras untuk kepentingan calon dan partai karena pertarungan ini adalah pertarungan berkelanjutan dimulai dari pemilihan kepala daerah hingga kepala negara.

Perioda 2015-2017: Tahun kegaduhan dan Pembubaran Ormas HTI
Periode 2015-2017 lalu kita banyak disuguhkan kepada kegaduhan yang dibuat oleh unsur-unsur partai politik. Polarisasi antara unsur-unsur yang pro asing, pro penistaan agama Islam, pro-pembubaran ormas Islam, serta unsur-unsur yang pro-NKRI sangat kental terasa setidak-tidaknya 2-3 tahun terakhir ini.

Demo Tolak Perppu Ormas 2017- Foto Istimewa

Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2/2017 serta aksi sweeping yang dilakukan kepada Hizbut Tahi Indonesia (HTI) bahkan sebelum perppu tersebut disahkan telah menjadi fenomena yang luar biasa saat itu. Mayoritas rakyat Indonesia yang merupakan umat Islam menolak adanya perppu yang memang ditujukan untuk memberangus HTI yang bisa saja melebar ke ormas lain seperti FPI.

Meski mayoritas muslimin yang berjumlah hampir 87% di Indonesia menolak namun perppu tersebut mendapat dukungan dari sejumlah partai politik. Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang yang mendukung penuh Perppu Pembubaran Ormas. Bahkan disalah satu media, PDIP dengan tegas menyatakan mendukung penuh HTI dibubarkan.

Pada penyampaian pendapat terkait pengesahan Perppu tersebut, Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN menolak disahkannya perppu tersebut. Seperti yang dilansir Tribunnews.com, anggota Fraksi Gerindra menyayangkan adanya perppu tersebut.

“Sangat disayangkan jika kita kembali ke masa sebelum reformasi dan melupakan semuanya itu ketika kita mendapatkan kekuasaan seperti sekarang,” kata anggota Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid.

Perppu pembubaran Ormas pada akhirnya disahkan karena disetujui mayoritas partai yang terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanurda, dan Demokrat.

Baca Juga: Siapa Penyandang Dana Partai Solidaritas Indonesia?

Atmosfer Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Tahun kembali ke Ulama dan Umat Islam
Sekjen PDIP Hasto Kristayanto pernah menanggapi penolakan umat Islam terhadap dukungan PDIP tentang perppu pembubaran ormas. Ia menyebutkan bahwa PDIP tidak khawatir akan ditinggal para pemilihnya dari kalangan muslim atas tindakannya ini.

Pernyataan Hasto ini mendapat banyak perhatian dari media, bahkan banyak yang menyebutkan kalau hal ini seolah mengklaim PDIP tidak butuh suara umat Islam.

Memasuki tahun politik 2018, aroma kegaduhan serta isu-isu yang menyudutkan serta kebijakan-kebijakan yang tidak pro mayoritas masyarakat Indonesia mulai berkurang.


Bahkan sebaliknya, partai-partai politik yang dulu begitu alergi, misalnya dengan gerakan 212, mulai menggunakan attribut tersebut untuk merebut hati simpatisan gerakan 212 yang mendapat tempat di hati mayoritas rakyat.

Isu di 2017 dimana ada ulama besar dicekal, pengajian dibubarkan, pencegahan tabligh akbar karena diisi oleh ulama yang tidak disukai saat ini hampir seperti tidak terjadi.

Masyarakat yang dulu terpinggirkan, petani dan peternak yang tersisihkan oleh kebijakan import beras, import daging, garam, bawang, tomat, jagung, pada saat-saat mereka akan menikmati panen hasil jerih payah mereka berbulan-bulan,  pada tahun 2018 ini bisa jadi akan mendapatkan pengobat kekecewaan dan luka hati mereka. Obat berupa bantuan beras, makanan, dan lembaran uang, senyuman, atau setidak-tidaknya pendekatan-pendekatan personal langsung yang selama ini bisa jadi jarang dilakukan.

Andai saja syndrom ini bisa berlangsung terus menerus tanpa memandang adanya tahun politik, ketika ulama dihormati, rakyat diajak bicara, dan ketika hasil panen dihargai, kekecewaan itu tidak akan lagi ada. Bahkan kaos #2019GantiPresiden mungkin tidak akan laku.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *