Press "Enter" to skip to content

Taktik Pembungkaman Berhasil, Tuan Guru Bajang Korban?

  • 310
  •  
  •  
  •  
  •  
    310
    Shares
Demo Tolak Pembatasan Capres Tahun 2017 Lalu

Tahun 2017 adalah tahun dimana persiapan pertarungan untuk menghadapi pesta demokrasi lima tahun sekali direncanakan secara masif dan terstruktur.

Perencanaan ini tidak saja meliputi pemilihan kepala daerah dan legislatif, namun tujuan utamanya adalah memenangkan kembali pemilihan presiden yang akan diselenggarakan 2019 nanti.

Presidential Threshold 20%, Arogansi dan Pengekangan
Tahun 2017 adalah tahun ketika demokrasi dikekang oleh sebuah peraturan yang diajukan dan disahkan oleh koalisi rejim yang saat ini berkuasa.

Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mengusulkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Opsi ini menyulut kontroversi karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai referensi undang-undang tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun koalisi partai yang saat ini berkuasa bergeming dan tetap bersikeras meski melabrak falsafah dan semangat UUD 1945.

Opsi yang mengharuskan adanya presidential threshold 20% yang diambil dari hasil pemilu 2014 akan menutup peluang munculnya kandidat-kandidat baru sebagai alternatif yang bisa jadi lebih disukai dan dicintai rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan presidential threshold 20% mengharuskan setiap partai berkoalisi dengan partai lainnya yang mengakibatkan Presiden tersandera kepentingan-kepentingan politik partai-partai pengusung.

Baca juga: Tidak Mungkin Nyapres Tanpa Koalisi Parpol!!

Presiden seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, tidak tunduk pada parlemen, dan sebaliknya presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Hal ini pernah disampaikan Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Prekumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, ketika menanggapi pengesahan RUU Pemilu 2017 lalu.

Meski demikian ada beberapa partai politik yang menolak secara tegas dan keras pengesahan RUU Pemilu yang bersifat diskriminatif dan mengangkangi semangat dan filosofi UUD 1945 ini.

Saat itu empat fraksi terdiri dari Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat harus melakukan walk-out sebagai ekspresi tidak setuju terhadap pengesahan tersebut.

Sinar Tuan Guru Bajang terhalang UU Pemilu.
Keberhasilan Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang mengangkat Provinsi Nusa Tenggara Barat dari status provinsi tertinggal menjadi provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia membuka sebuah cakrawala baru. Kenyataan bahwa TGB berhasil membuat NTB surplus pangan meski dihadapkan pada kebijakan destruktif berupa adanya kebijakan import pangan, menjadikan gubernur termuda Indonesia tersebut mendapatkan julukan Mutiara Timur dari Indonesia.

Baca juga: Konspirasi apa yang membunuh Prabowo di 2014?

Tidak heran kalau mayoritas rakyat Indonesia yang telah mengenali sepak terjang TGB ingin merasakan juga sinar keberhasilannya untuk tingkat yang lebih luas lagi. Gerakan-gerakan yang menginginkan TGB maju dan ikut bertarung di pilpres 2019 sudah sangat marak bersamaan dengan bergaungnya hash tag #ABJ dan #2019GantiPresiden

Akan tetapi, TGB tidak memiliki kendaraan politik. TGB tidak bisa maju karena terhalang oleh peraturan yang dipelopori PDIP, Nasdem, dan koalisinya.

Harapan kini tinggal pada Partai Keadilan Sejahtera yang sudah dipastikan akan tetap berkoalisi dengan Gerindra. Mengusung TGB untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto merupakan harapan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan.

Atau akankah sinar terang Tuan Guru Bajang di ufuk timur akan dibiarkan terhalang oleh opsi presidential threshold 20% yang diusung oleh koalisi yang dipimpin oleh PDIP tersebut?

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *