Press "Enter" to skip to content

Kasus Korupsi Romahurmuziy Macet Sejak 2014?

  • 36
  •  
  •  
  •  
  •  
    36
    Shares
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangungan Muhammad Romahurmuziy

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil Muhammad Romahurmuziy (Romy), Ketua Umum PPP Versi Muktamar Bandung pada perioda 2014 lalu.

Politisi muda kelahiran Sleman ini diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romy pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidnag pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.


Ia diduga mengetahui banyak seputar revisi Surat Keputusan (SK) Mentri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. SK tersebut menyebutkan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar dalam alih fungsi hutan di Riau.

Baca juga: Benarkah setelah merapat ke koalisi pemerintah, kasus suap Romy lenyap ditelan bumi?.

Hal ini pernah dilansir oleh media rmol.co tahun 2017 lalu. Ketika itu  Direktur Center For Budget (CBA), Uchok Sky Khadafi mencium ada kejanggalan dengan status Romy yang  sampai saat ini masih menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Romy dan Keengganan KPK meneruskan kasusnya
Semenjak menjadi Ketua Umum PPP versi pemerintah, Romy langsung merapat dan membawa gerbong PPP ke kubu koalisi yang dipimpin PDIP, yang saat itu tengah bertarung dalam kancah pemilihan umum 2014.

Ucok Khadafi menyatakan lebih lanjut, jika mengacu pada aturan yang ada maka alih fungsi hutan lindung berdasarkan aturan harus minta izin DPR.

Namun diduga semenjak keberadaan Romy di kubu koalisi pemerintah, KPK seakan enggan dan tidak berani lebih, selain hanya menjadikan Romy sebagai saksi. Hal itu disampaikan Ucok Khadafi pada 2 Agustus 2017 lalu.


Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014.

Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu.

Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPK mengenai dugaan keterlibatan Romy dalam kasus korupsi tersebut.

Dimana pada saat itu Romy menjabat sebagai Ketua Komisi IV. Komisi IV sendiri membidangi pertanian, perkebunan, Kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *