Press "Enter" to skip to content

PDIP Vs DEMOKRAT :: BLBI VS Century!

  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  
    17
    Shares
Kasus BLBI, Rakyat Menunggu!

Kisruh saling buka aib antara dua partai yang pernah berkuasa di negeri ini kembali bergulir memasuki tahun politik 2018/2019. Kasus yang selalu hangat setiap masa lima tahun ini seakan menjadi kasus abadi yang tidak akan pernah terselesaikan selama rejim yang berkuasa maupun koalisi yang mengusungnya terjerat dan terkekang kasus yang serupa.

Kerugian Negara Pada Kasus BLBI Mencapai 2000 Trilliun
Dua tahun lalu pada perioda April 2016 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) telah merilis kerugian negara hingga 2015 akibat penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2.000 triliun. Nilai ini terancam meningkat menjadi Rp 5.000 triliun pada 2033.

“Nilai itu belum termasuk nilai guna dan nilai tambah dari aset yang seharusnya dikembalikan obligor dari SKL (surat keterangan lunas),” kata Manajer Advokasi Investigasi Fitra Apung Widadi di kantornya, Ahad, 24 April 2016.

Baca juga: Setya Novanto bicara, PDIP meradang, Demokrat kena tembak!

Sebagaimana yang pernah dirilis oleh bisnis.tempo.co, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2000, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kredit itu diberikan kepada 48 bank dengan rincian 10 bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank beku kegiatan usaha, dan 15 bank dalam likuidasi.

Hasil audit BPK merinci 11 bentuk penyimpangan senilai Rp 84,842 triliun, yaitu BLBI digunakan untuk membayar atau melunasi modal pinjaman, pelunasan kewajiban pembayaran bank umum yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, membayar kewajiban pihak terkait, serta transaksi surat berharga.

Rachmawati Sukarnoputri, salah seorang puteri Bapak Proklamator Indonesia pernah mengungkapkan bahwa kakaknya Megawati Sukarno Putri,  adalah tersangka utama skandal ini. Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini berasal dari Inpres 8/2002 yang ditandatangani ole Megawati selaku presiden ketika itu pada tanggal 30 Desember 2002.

Kerugian Negara Pada Kasus Bank Century Mencapai 6,7 Trilliun

Begitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus korupsi Bank Century, maka dapat dikatakan secara resmi kasus Bank Century pada 2014, dibuka kembali.
Kasus yang bermula saat pemerintah menetapkan Bank Century sebagai bank gagal menimbulkan efek domino.

Memiliki skema yang hampir serupa, kebijakan pemerintah memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Baca juga: Demokrat siapkan poros ketiga, kasus Century membayangi!

Hadi Poernomo selaku Ketua BPK pada masa terkuaknya skandal tersebut (2013) mengatakan kerugian negara atas dua keputusan tersebut, lebih dari Rp 7 triliun.

Angka tersebut berasal dari keseluruhan penyaluran penyertaan modal sementara (PMS) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century dalam rentang waktu 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Dari sisi lain Bank Indonesia melakukan penyaluran dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century selama bulan November 2008. Jika ditotal secara keseluruhan menurut hasil audit BPK kerugian negara mencapai sekitar 7.4 trilliun.

Hadi mengatakan lebih lanjut, berdasarkan hasil audit BPK, ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak terkait. Namun hingga sekarang, pihak terkait tersebut tidak pernah diumumkan ke publik

Fahri Hamzah, KPK Tidak layak proses kembali kasus Century
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menanggapi kembali dibukanya kasus Century ini. Ia menyarankan agar kasus ini tidak diambil alih oleh KPK. Kasus ini sarat dengan konflik kepentingan.

Menurut politisi PKS ini, kasus ini hampir terselesaikan dengan nyaris menjangkau aktor-aktor inti ketika diproses Mabes Polri, yang saat itu dipimpin oleh Susno Duadji. Namun kasus tersebut kemudian dialihkan ke KPK dan tidak pernah diproses lagi semenjak 10 tahun yang lalu.

BLBI VS Century, PDIP vs Demokrat
Saat ini PDIP bersama koalisinya akan mengusung kembali petahana Joko Widodo untuk bertarung memperebutkan posisi orang nomor satu di Indonesia. Hal sama juga dilakukan oleh Partai Demokrat.

Keduanya bergerilya dari daerah kedaerah untuk mendekati dan menyapa rakyat yang berpotensi untuk memilih dan memenangkan kandidat mereka. PDIP dengan Jokowi serta kasus BLBI versus Demokrat dengan Agus Harimurti dengan kasus Bank Century.

Kedua kasus tersebut diduga melibatkan sosok yang pernah berkuasa di negeri ini.

Terlepas dari kasus yang menjerat dua partai tersebut, permasalahan utama yang paling penting adalah, rakyat Indonesia posisinya ada dimana? Akankah kasus ini akan tertutup dan senyap untuk kemudian bergulir kembali 2024 mendatang? Sampai kapan?

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *