Press "Enter" to skip to content

Wilayah Rawan Konflik pada PILKADA 2018

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares
Wilayah Rawan Konflik pada PILKADA 2018

Sejumlah persoalan yang dapat memicu konflik dan menimbulkan kerawanan telah didata oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa persoalan yang dapoat menimbulkan kerawanan tersebut diantaranya adalah: profesionalitas aparat keamanan, profesionalitas penyelenggara Pemilu, karakteristik masyarakat, kondisi geografis, isu SARA, calon petahana dan konflik internal partai politik.

Sedangkan wilayah yang diperkirakan rawan konflik menurut Komisaris Jenderal Moechgiyarto, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia pada Pilkada 2018 diantaranya adalah Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.

“Ada 11 indikatif yang kita pertimbangkan sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam Pilkada serentak nanti untuk pemilihan gubernur terdapat lima provinsi yang terindikasi rawan konflik,” ungkap Moechgiyarto.

Sedang lima daerah rawan konflik untuk pemilihan walikota adalah: Bogor (Jawa Barat), Pagar Alam (Sumatera Selatan), Pariaman (Sumatera Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau) dan Kota Tual (Maluku).

Daerah pemilihan walikota yang rawan konflik adalah Kota Tual (Maluku), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Pariaman (Sumatra Barat), Bogor (Jawa Barat), dan Pagar Alam (Sumatra Selatan). Selain itu sejumlah daerah di propinsi Papua juga berpotensi untuk terjadi konflik, yaitu di Kabupaten  Jaya Wijaya, Mimika, Mamberamo Tengah dan Kabupaten Paniai.

Satu lagi yang perlu diwaspadai terkait dengan keamanan selama Pilkada 2018, menurut Moeehgiyarto adalah calon tunggal atau lawan dari calon Kepala Daerah yang kosong.  Terdapat 13 daerah dalam Pemilukada 2018 nanti dengan calon tunggal, seperti daerah Lebak, Pasuruan dan Papua.

Baca juga: Bubarnya Kerajaan Mataram, Masuknya Bangsa Asing dan Pengkhianatan (I)

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya konflik, pihak Kepolisian Republik Indonesia akan meningkatkan pengamanan internal di sekitar lingkungan pemungutan suara, meminimalisir potensi konflik dan gejolak sosial sebelum pelaksanaan Pilkada serta bekerjasama dengan aparat keamanan yang lain, seperti TNI serta keamanan internal di masing-masing wilayah.

“Kerjasama akan kita galang bersama TNI, Babinkamtibmas dan petugas keamanan setempat terutama di lokasi-lokasi yang menjadi objek vital nasional,” papar Moechgiyarto.

Pemetaan daerah rawan konflik dalam Pilkada 2018 juga telah dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Hampir sama dengan data yang diperoleh Kepolisian Republik Indonesia, Papua dinilai paling rawan disebabkan karena kondisi geografis. “Provinsi Sulawesi Selatan juga layak untuk dicermati, karena di sini akan ada 4 calon yang sama-sama kuat,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

Sedang untuk provinsi yang memiliki tingkat kerawanan sedang dalam catatan Kementrian Dalam Negeri, diantaranya adalah: Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.