Press "Enter" to skip to content

Awal Mula Munculnya Politik Uang di Indonesia

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
    18
    Shares
Politik Uang
Awal Mula Munculnya Politik Uang di Indonesia

Menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, salah satu kata yang seringkali kita dengar adalah “Money Politic” atau “Politik Uang” yang juga kerap disebut “Politik Perut”.

Secara sederhana Politik Uang atau Politik Perut ini dapat diartikan sebagai janji atau suatu bentuk pemberian untuk menyuap seseorang agar tidak menjalankan haknya di dalam proses Pemilu atau memberikan hak pilihnya kepada calon tertentu yang memberinya janji, uang atau dalam bentuk barang.

Money Politic ini pada umumnya dilakukan oleh pengurus atau kader partai politik serta simpatisan menjelang hari H pelaksanaan Pemilu.

Sejak kapan Politik Uang ini berkembang di Indonesia dan siapa yang pertama kali melakukannya, tentu sangat menarik untuk diketahui, mengingat salah satu bentuk pelanggaran dari Pemilihan Umum ini sampai sekarang masih sulit untuk diberantas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warner Mutinghe, seorang Ilmuwan Belanda pada tahun 1817, sistem yang berkembang di desa-desa di seluruh Pulau Jawa dan di beberapa wilayah di Indonesia terkait dengan pemimpin desa dijabat oleh seseorang seumur hidup atau orang tersebut dapat melepaskan jabatannya jika sudah merasa tidak mampu.

Politik Uang
Politik Uang Meembuat Rakyat Hanya Sebagai Penonton – illustrasi

Jabatan Pemimpin Desa ini bersifat turun temurun, artinya Pemimpin Desa selanjutnya adalah anak turun dari Pemimpin Desa sebelumnya atau masih ada hubungan sanak kerabat.

Kearifan lokal tersebut kemudian dirubah pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada saat Gubernur kolonial Belanda di Jawa dipegang oleh Thomas Stanford Raffles. Perubahan tatanan dilakukan dengan memberikan hak kepada seluruh warga desa untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan Kepala Desa. Sehingga jabatan Lurah atau Kepala Desa tidak lagi dipegang seumur hidup dan tidak dapat diwariskan ke anak turun serta sanak famili.

Pada saat terjadi Perang Diponegoro (1825 – 1830), Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Indische Staatsregering atau Peraturan Dasar tentang pemerintahan jajahannya yang dalam Pasal 128 disebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan penuh dalam memilih Kepala Desa.

Kemudian dalam Staatblad No.490 juga dimuat aturan yang disebut IGOB (Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten. Aturan tersebut menjelaskan tentang tugas dan kewenangan serta kekuasaan pemerintah desa serta berbagai aturan tentang susunan organisasi, termasuk tata tertib dan hukum yang berlaku bagi Kepala Desa dan seluruh anggota Pamong Desa. Tentu saja dalam aturan tersebut terdapat kewajiban untuk patuh terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Alasan yang mendasari dikeluarkannya Indische Staatsregering tersebut tidak lain adalah pecahnya Perang Diponegoro yang merupakan perang terbesar di Pulau Jawa. Pada saat itu, para pengikut Pangeran Diponegoro masuk ke desa-desa untuk merekrut pasukan baru guna melawan pasukan Belanda. Masuknya para pengikut Diponegoro membuat banyak desa melakukan aksi perlawanan sehingga pemberontakan terjadi di sana-sini.

Baca juga: Perang Candu Pernah Terjadi di Indonesia!

Karena itu, pemerintah kolonial menanamkan kaki tangannya hingga di struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu Binenland Bestuur atau Asisten Wedana yang sekarang kita kenal dengan sebutan Camat.

Asisten Wedana ini mendapat tambahan tugas untuk melakukan intervensi setiap kali berlangsung pemilihan lurah atau Kepala Desa dengan menyingkirkan calon-calon lurah yang dipandang berpotensi membangkang terhadap aturan-aturan pemerintah kolonial.

Cara yang dilakukan adalah dengan mencalonkan orang-orang kepercayaannya untuk ikut dalam bursa pemilihan Kepala Desa dan membujuk sebagian besar pemilih agar memilih calon yang dia usung, tentu saja dengan memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang. Sejak saat itulah politik uang mulai berkembang di Indonesia.

Dengan melihat kronologi munculnya politik uang sebagaimana tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa Money Politic sebenarnya merupakan cara-cara kotor yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Artinya, jika saat ini masih ada oknum-oknum yang mempraktekkan Money Politic, sama artinya dengan mempraktekkan cara kotor yang dilakukan oleh Belanda. Tujuannyapun juga tidak jauh berbeda, yaitu untuk menjajah bangsa sendiri! (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.