Press "Enter" to skip to content

Perpres TKA Asing Merugikan, Yusril Ihza Mahendra Turun Tangan

  • 20
  •  
  •  
  •  
    20
    Shares
Prof. Yusril Ihza Mahendra

Advokat sekaligus Politisi Yuril Ihza Mahendra dikabarkan akan turun tangan untuk membantu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) dalam melakukan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018  tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Mahkamah Agung.

Ketua KPSI Said Iqbal mengatakan bahwa Yusril akan membantu dalam proses uji materi tersebut. Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Yusril mengatakan siap membantu KPSI agar MA membatalkan Perpres tersebut.

” Saya akan bertindak sebagai kuasa hukum dari KPSI untuk menguji Perpres kontroversial tersebut dengan petitum maksimal agar MA membatalkan perpres tersebut.”

” Perpres tersebut bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari Perpres” tambah ketua umum Partai Bulan Bintang ini.

Dalam kesempatan tersebut Yuril Ihza Mahendra juga mengatakan terus menjalin hubungan intens dengan pihak KPSI untuk berdiskusi mengenai Perpres tersebut.

” Sebagai Organisasi Pekerja, KPSI mempunyai Legal Standing untuk menguji Perpres tersebut karena isinya yang berkaitan dengan kepentingan tenaga kerja Indonesia dan menguntungkan bagi tenaga kerja asing” tambahnya

Baca Juga : Relawan, “Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan Jokowi!”

Yusril juga mengaku berkomitmen untuk membela kelompok tertindas seperti buruh yang memang berpotensi banyak dirugikan dengan adanya Perpres Tenaga Kerja Asing ini.

Dirinya juga merasa heran dengan ditekennya Perpres ini oleh Presiden Joko Widodo karena menurutnya Perpres tersebut lebih banyak menghadirkan dampak buruk bagi rakyat terutama buruh dan tenaga kerja Indonesia.

Atas dasar hal tersebut, Yusril Ihza Mahendra mengaku perlu untuk turun tangan demi membantu kepentingan buruh dan tenaga kerja di Indonesia dengan sukarela.

“Mudah-mudahan uji materi terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 akan memperkuat tuntutan KSPI yang berencana melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Perpres itu yang bertepatan dengan Hari Buruh Nasional tanggal 1 Mei nanti,” pungkas Yusril.

Perpres Tenaga Kerja Asing masih banyak menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat.Perpres tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat Administratif  bagi masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Meskipun demikian, Perpres tersebut perlu untuk dikaji ulang mengingat berpotensi terhadap tersedianya lapangan pekerjaan bagi buruh dan Tenaga Kerja di Indonesia.

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.