Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Harus Ambil Sikap Terhadap Gempuran Tenaga Kerja Asing!

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares
TKA China Menjamur – Pribumi Menganggur

Sudah saatnya pemerintah dengan gamblang menjelaskan, berapa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, berasal dari negara mana saja mereka dan bekerja di daerah mana. Karena isu yang merebak tentang TKA, terutama yang berasal dari China, cukup membuat resah masyarakat, demikian masukan yang disampaikan oleh Presiden keenam RI, Soesilo Bambang Yudhoyono ddi Cilegon Banten pada 22/4/2018 saat bertemu dengan para alim ulama.

SBY merasa perlu untuk menyampaikan persoalan tersebut karena dirinya mengaku seringkali mendapat keluhan dari masyarakat di daerah-daerah yang dikunjunginya, disamping isyu tersebut juga kerap menjadi sorotan di media sosial.

Apa yang disampaikan SBY, tidak lepas dari keluarnya Perpres No.20/2018 yang membuat terjadinya lonjakan jumlah TKA yang bekerja di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari data Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang mencatat jumlah TKA per-Maret 2018 sebanyak 126 ribu orang.

Bertambahnya jumlah TKA tersebut terbilang drastis, yaitu sekitar 69,85 persen karena per Desember 2016 jumlah TKA sebanyak 74.813 orang. Bertambahnya jumlah TKA yang begitu besar tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada bursa kerja, dimana masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, karena posisi yang semestinya mereka tempati diambil alih oleh TKA.

Keresahan terhadap gempuran TKA, menurut Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dakhiri sebenarnya tidak perlu terjadi, karena menurutnya pemerintah masih berkomitmen untuk memprioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Dakhiri menegaskan bahwa Peraturan Presiden yang terkait dengan kemudahan TKA justru memberikan dampak positif, yaitu meningkatnya investasi di dalam negeri yang ujungnya akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja di Indonesia.

Apa yang disampaikan Menakertrans tersebut disanggah oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Menurutnya, gempuran TKA justru dapat mengancam tenaga kerja lokal yang semestinya harus dilindungi oleh pemerintah dan Perpres No.20/2018 sama sekali tidak berpihak pada tenaga kerja lokal.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra, “Rezim Jokowi Tunduk Pada Cina Soal TKA”

“Ini kebijakan yang salah arah. Pada saat kampanye dulu, Pak Jokowi berjanji untuk menciptakan 10 juta lapangan kerja dan para pekerja lokal. Namun, selama masa kepemimpinannya, yang terjadi justru malah melakukan relaksasi aturan ketenagakerjaan bagi TKA,” papar Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR ini mencontohkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara, tepatnya di ssebuah perusahaan nikel. Pada saat dilakukan sidak, di perusahaan tersebut ditemukan 742 TKA yang berasal dari China, dan 210 diantaranya merupakan tenaga kerja ilegal.

“Perpres No.20/2018 ini menurut saya berbahaya, karena sebelum terbit aturan itu saja kita sudah kewalahan dalam melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, apalagi setelah kran tersebut kini dibuka lebar-lerbar,” tambah Fadli Zon.

Keluhan dari Wakil Ketua Umum Gerindra ini cukup beralasan, karena jumlah pengawas saat ini hanya sebanyak 2.294 orang, sementara TKA yang harus diawasi sebanyak ratusan ribu yang tersebar di 216.547 perusahaan. Ketidakseimbangan rasio antara jumlah pengawas dengan jumlah TKA serta perusahaan yang harus diawasi itulah yang membuat peluang masuknya tenaga kerja ilegal ke Indonesia semakin terbuka lebar. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *