Press "Enter" to skip to content

Larangan bagi Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019 Masuk dalam PKPU

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares
Larangan bagi Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg 2019 Masuk dalam PKPU

Semangat “Anti Korupsi” dihembuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lewat rencana dimasukkannya aturan tentang larangan bagi calon legislatif (caleg) mantan terpidana kasus korupsi mengikuti Pemilu 2019 kedalam Peraturan KPU (PKPU). Larangan tersebut berlaku untuk caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Disamping itu, seluruh caleg juga diwajibkan untuk membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (LHKPN).

Larangan tersebut menurut Komisioner KPU, Hasyim Ashari, memang tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku, namun KPU tetap akan memasukkan aturan tersebut dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan wakil rakyat dan pemimpin yang bersih.

“Mereka yang sudah menyalahgunakan wewenang dengan melakukan tindak pidana korupsi, sama artinya sudah berkhianat kepada negara, kepada jabatan dan kepada sumpah jabatan, sehingga dalam pandangan kami tidak layak untuk mencalonkan lagi sebagai anggota legislatif,” kata Hasyim.

Langkah untuk meloloskan aturan tersebut menurut Pramono Ubaid yang juga Komisioner KPU dilakukan dengan melakukan lobi ke DPR hingga DPR menyerahkan sepenuhnya kepada KPU kebijakan untuk memasukkan larangan tersebut ke dalam PKPU.

“Meski mengiyakan, namun DPR mengingatkan bahwa nantinya akan ada risiko yang harus ditanggung KPU terkait dengan dimasukkannya larangan tersebut ke dalam PKPU. Risikonya adalah adanya gugatan yang dilayangkan ke MA, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada yang menggugat secara perdata,” ungkap Pramono di Kantor KPU-RI Jakarta, 26/4/2018.

Disepakatinya usulan KPU oleh DPR tentang larangan bagi caleg mantan terpidana kasus korupsi mengikuti Pemilu 2019, menurut Pramono, karena DPR memiliki kesamaan pemikiran dengan KPU yaitu menghadirkan caleg-caleg yang bersih dan memiliki kredibilitas di mata masyarakat.

Pramono juga merasa lega mendapatkan lampu hijau dari DPR, karena bagi KPU, lebih baik peraturan tersebut batal disebabkan putusan peradilan dan bukan karena proses legislasi atau keinginan dari DPR.

Baca juga: Beri Aku Sepuluh Tukang Sablon, Maka Akan Ku Guncang Istana!

Di tempat terpisah, Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif dimasukkannya larangan bagi caleg mantan terpidana kasus korupsi mengikuti Pemilu 2019 ke dalam PKPU dan berharap dilakukannya revisi terhadap aturan pemilu, guna mencegah adanya kandidat caleg berstatus mantan napi korupsi.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung dikeluarkannya aturan larangan bagi caleg tipikor untuk mengikuti Pemilu dan nantinya kami akan mendiskusikannya dengan KPU mengenai dukungan apa yang dapat diberikan oleh KPK dan dibutuhkan KPU,” kata Agus Raharjo.

Ketua KPK ini menambahkan bahwa sebelumnya pihaknya sudah mendiskusikan  rencana diterbitkannya aturan tersebut dengan KPU. Namun diskusi yang dilaksanakan di Surabaya itu dia rasa masih kurang begitu mendalam, sehingga perlu dilakukan lagi diskusi susulan. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *