Press "Enter" to skip to content

Apa yang Salah dari Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  
    14
    Shares
Apa yang Salah dari Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?

Diterbitkannya Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, karena selain Perpres tersebut dinilai cacat formil dan materiil, juga menimbulkan dampak  negatif yang langsung dirasakan oleh tenaga kerja lokal.

Dampak buruk secara sosiologis menurut Sekjend OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia), Timboel Siregar berupa kecemburuan sosial antara tenaga kerja dalam negeri dengan tenaga kerja kasar asing. Terlebih jika arus TKA tidak terkontrol, maka akan memperluas jurang kesenjangan dan hanya menjadikan pekerja Indonesia sebagai penonton.

Timbul berpendapat bahwa Perpres No.20 Tahun 2018 cacat secara formil dan materiil, karena melanggar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pelanggaran tersebut semakin bertambah parah karena ketidakmaksimalan penegakan hukum terhadap TKA illegal.

Baca juga: Isu TKA China, hoax atau fakta?

“Tujuan dari Perpres tersebut memang baik yaitu untuk mendorong proses investasi agar lebih cepat. Namun, karena tidak adanya kajian akademik yang merupakan persyaratan pembuatan Perpres, membuat aturan baru tersebut melanggar aturan yang diterbitkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundangan,” terang Timbol.

Sedang dari sisi materi, tambah Dirjend OPSI ini, Perpres tersebut melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Karena itu Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menurut Timboel  cacat formil dan cacat secara materiil.

Dampak negatif lainnya dari diterbitkannya Perpres No.20/2018 menurut Ketua Umum DPP SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), Muchtar Pakpahan adalah dapat berkurangnya penyerapan tenaga kerja lokal sehingga bertentangan dengan prinsip yang selama ini digaungkan oleh pemerintah, yaitu prinsip keadilan sosial.

“Terbitnya Perpres tersebut mendorong semakin banyaknya imigran gelap yang masuk ke Indonesia, sehingga jurang ketidakadilan sosial akan semakin mengangah, karena jumlah perusahaan semakin bertambah sementara buruh lokal ditinggalkan,” papar Muchtar.

Sorotan terhadap Perpres tentang Penggunaan TKA juga disampaikan Bhima Yudhistira, ekonom dari Indef (Institute for Development of Economics and Finance). Menurutnya Perpres No.20/2018 tidak dapat memberikan solusi terkait persoalan tenaga kerja asing, tapi justru mengundang TKA untuk membanjiri Indonsia. Apalagi Ombudsman RI menyebutkan bahwa TKA tersebut sebagian besar merupakan buruh kasar alias tidak memiliki skill.

“TKA yang legal saja sulit mengawasinya, jadi tidak heran TKA illegal dapat dengan mudah masuk ke Indonesia,” ungkap Bhima. “Jadi ini bukan persoalan politisasisai, tetapi masalah ekonomi.”

TKA illegal mnjadi semakin bertambah mudah masuk ke Indonesia disebabkan adanya Perpres No.21 Tahun 2016 tentang kebijakan bebas visa yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Namun sayang, Perpres yang bertujuan untuk mendongkrak sektor pariwisata tersebut justru dimanfaatkan oleh para TKA illegal. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.