Press "Enter" to skip to content

Mirah Sumirat, Pimpin Buruh Tuntut Keadilan

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares
Mirah Sumirat
Mirah Sumirat, Pimpin Buruh Tuntut Keadilan

Memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1/5 dan Hari Kartini pada 21/4 yang lalu, pantas kiranya bagi masyarakat Indonesia untuk memberikan apresiasi kepada sosok perempuan yang telah mengimplementasikan kesetaraan gender melalui perjuangannya memimpin kaum buruh dalam menuntut keadilan.

Dialah Mirah Sumirat, SE, perempuan yang dilahirkan pada 20 September 1974.yang merupakan sosok perempuan pertama yang menjadi Presiden Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar-luar Jakarta (SKJLJ) dan juga Presiden salah satu organisasi buruh terkemuka di tanah air yaitu Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia setelah terpilih melalui Kongres Luar Biasa Aspek pada 13 – 14 September 2014.

Bukan jabatan itu saja yang membuat Mirah Sumirat layak untuk mendapatkan apresiasi, tapi juga wujud dari perjuangan yang dilakukannya dalam menuntut keadilan kaum buruh. Karena perjuangannya itulah perempuan ini mendapatkan sanksi Surat Peringatan dari Direksi PT JLJ serta sejumlah intimidasi.

Perjuangan Mirah Sumirat diawali pada bulan Oktober 2015 saat memimpin SK JLJ. Dia menolak dialihkannya 3.000 pekerja kontrak PT JLJ ke PT JLO (Jasa Layanan Operasi) yang merupakan anak perusahaan dari PT Jasa Marga. Penolakan yang memiliki dasar kuat tersebut membuat direksi PT Jasa Marga kesulitan untuk mengalihkan karyawan PT JLJ ke PT JLO.

“Dasar kami karena sebelumnya telah ada kesepakatan tertulis untuk mengangkat 3.000 pekerja kontrak sebagai karyawan tetap di PT JLJ,” ungkap Mirah Sumirat.

Selain penolakan tersebut, Mirah bersama dengan ASPEK dan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) secara gencar mengkampanyekan penolakan (GNNT) Gerakan Nasional Non Tunai serta penerapan 100 persen GTO (Gerbang Tol Otomatis) sejak tahun 2017.

Perjuangan perempuan ini bersama organisasi yang dia pimpin akhirnya mendapat dukungan dari berbagai pihak. Dukungan tersebut diantaranya datang dari Pimpinan DPR RI, LPKN (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional), YLKI (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia serta berbagai pihak.

Menyusul keberhasilan dari perjuangan yang dia raih bersama organisasi yang dia pimpin, aktifitas Mirah dipersoalkan oleh direksi PT JLJ. Dia mendapatkan surat peringatan sekaligus sejumlah intimidasi.

“Begitu menerima SP 1 tertanggal 30/10/2017, Pak Eggy Sudjana selaku kuasa hukum saya, mengirim surat klarifikasi yang ditujukan ke PT JLJ dengan tembusan PT Jasa Marga. Namun surat tersebut tidak digubris, malah justru pihak direksi PT JLJ mengirimkan SP 2 tertanggal 12/3/2018,” tutur Mirah.

Diabaikannya surat klarifikasi membuat tim kuasa hukum Mirah merasa kecewa karena menganggap BUMN tersebut tidak menghormati advokasi, meremehkan profesi advokad, mengabaikan Undang-Undang Serikat Pekerja dan tidak memiliki iktikad baik.

Atas sikap dan tindakan dari PT JLJ tersebut, Mirah dan tim kuasa hukumnya kemudian melaporkan PT JLJ dan PT Jasa Marga ke Bareskrim Polri pada 12/3/2018, atas dugaan melakukan “Union Busting” terhadap karyawannya.

Maksud dari Union Busting adalah praktik yang dilakukan perusahaan atau pengusaha yang berupaya menghentikan aktifitas Serikat Buruh atau Serikat Pekerja di perusahaannya. Lewat tindakan yang dilakukannya, PT JLJ diduga telah melakukan upaya kriminalitas serta upaya pemutusan hubungan kerja dengan Mirah Sumirat.

Begitu besar pengorbanan dari Presiden ASPEK ini dalam memperjuangkan keadilan bagi kaum buruh, membuat Mirah Sumirat pantas untuk mendapatkan apresiasi sekaligus dukungan dalam melawan ketidakadilan! (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *