Press "Enter" to skip to content

11 Juta Warga Terancam Hak Pilihnya dalam Pilkada 2018

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares
11 Juta Warga Terancam Hak Pilihnya dalam Pilkada 2018

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 11 juta warga terancam tidak dapat memberikan hak suaranya dalam Pilkada 2018 disebabkan karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

Besarnya jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman e–KTP tersebut menurut data yang ada di Kementrian Dalam Negeri sebesar 3 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Karena jumlahnya yang masih cukup besar, pihak Kemendagri melalui Sekjend Kemendagri, Hadi Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya secara maksimal agar dapat menyelesaikan seluruh persoalan terkait perekaman e-KTP.

“Langkah-langkah optimal dalam menyelesaikan persoalan perekaman e-KTP atau data kependudukan akan terus kita lakukan agar seluruh masyarakat dapat memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2018 nanti,” papar Hadi.

Selain meningkatkan kinerja dan peralatan pembuatan e-KTP, untuk dapat merampungkan perekaman e-KTP dengan lebih cepat, pihak Kemendagri berharap kepada warga agar lebih koopratif, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

“Mereka saya harap juga kooperatif, minimal dengan merekam ulang jika terdapat data ganda atau memastikan nama yang tertera masih hidup atau sudah meninggal, kata Tjahjo saat berada di Perguruan Tinggi Kepolisian, Jakarta 3/5/2018.

Mendagri juga menyampaikan bahwa untuk daerah pelosok dan wilayah pedesaan, pihak Kemendagri akan melakukan jemput bola dalam proses perekaman e–KTP. Sedang untuk warga yang masih belum juga melakukan perekaman, diharap tidak menyalahkan KPU jika namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Himbauan agar warga dapat proaktif dalam melakukan perekaman e-KTP juga dilontarkan Ketua DPR-RI, Bambang Susatyo, karena sikap koopratif dari warga akan sangat membantu dalam memudahkan tugas-tugas dari Kemendagri.

Tidak hanya menghimbau warga, politisi dari Golkar yang akrab dipanggil Bamsoet ini juga mengharap agar pihak KPU dan Kemendagri melakukan sinkronisasi data penduduk yang masih belum mempunyai e-KTP, dan sinkronisasi tersebut harus dapat dituntaskan secepatna, mengingat pelaksanaan Pilkada 2018 yang sudah semakin dekat.

“Undang-Undang Pemilu sudah menjamin bahwa setiap warga Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, memiliki hak memilih. Karena itu KPU harus konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut,” kata Bamsoet.

Upaya Kemendagri untuk dapat secepatnya merampungkan perekaman e-KTP dengan meningkatkan peralatan pembuatan e-KTP mendapat apresiasi dari Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, karena kepemilikan e-KTP menjadi syarat untuk dapat memberikan suara pada Pilkada Serentak,  27 Juni 2018 nanti.

“Sedang pihak KPU dalam posisi berupaya memberikan jaminan, karena hak politik warga itu dijamin,” kata Wahyu. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.