Press "Enter" to skip to content

Menaker Siap Berikan Keterangan saat Nanti Dipanggil Pansus Hak Angket TKA di DPR

  •  
  •  
  •  
  •  

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengaku siap jika nanti dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPR, setelah digagas pembentukan Panitia Khusus (pansus) Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA). Pansus itu sendiri dibentuk atas dasar Peraturan Presiden (perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA. Khususnya TKA asal China yang isunya membanjiri pelosok wilayah Indonesia.

“Ya, kita lihat nanti kan masih panjang. Secara prinsip, kita siap menjelaskan kepada siapa saja. Bahkan, kalau kita ditanya malaikat suruh menjelaskan ini, kita siap” kata Hanif di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).

Hanif mengaku bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada DPR maksud dan tujuan dibentuknya Perpres TKA, terutama pada Komisi IX yang membawahi bidangnya. Menurut Hanif, Perpres ini hanya mempermudah proses administrasi berkaitan dengan investasi melalui TKA. Hanif menambahkan bahwa dalam rapat kerja dengan Komisi IX Perpres tersebut diberikan apresiasi dan tidak ada masalah. Dengan catatan, adanya pengawasan lebih lanjut masuknya TKA di Indonesia, termasuk regulasinya. Dengan begitu, semua bisa terpantau dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Di Perpres-nya kan jelas tidak ada masalah. Dalam raker saya dengan Komisi IX juga sudah jelas. Kesimpulannya justru Perpres itu diapresiasi dengan beberapa catatan. Termasuk catatan untuk memperkuat pengawasan, catatan untuk regulasi turunannya nanti agar lebih baik,” tutur Hanif.

Baca juga: Ada Potensi Pelanggaran HAM dalam Pilkada

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa saat ini sudah semakin banyak fraksi di DPR yang bergabung dengan usulan Panset HAK Angket TKA terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Fadli yakin usulan tersebut akan dibahas pada masa sidang 18 Mei mendatang.

“Bentar lagi, sudah melebar karena masing-masing sudah membawa. Jadi InsyaAllah ini sudah mencukupi persyaratan untuk mengajukan masa sidang dimulai. Kita akan ajukan ini untuk menjadi pembahasan mudah-mudahan” kata Fadli usai berorasi di hadapan ribuan massa Federasi Serikat Pekerja Logam, elektronik, dan Mesin. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.