Press "Enter" to skip to content

Pelanggaran HAM dalam Pilkada, Diungkap Komnas HAM

  • 12
  •  
  •  
  •  
  •  
    12
    Shares
Pelanggaran HAM dalam Pilkada, Diungkap Komnas HAM

Jelang Pilkada 2018 yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018, sejumlah temuan berdimensi pelanggaran HAM dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018, diungkap oleh Komnas HAM pada 9/5/2018. Melalui Komisioner Bidang Mediasi, Munafrizal Manan, temuan tersebut diungkap di kantor Komnas HAM.

Terdapat empat item yang menjadi persoalan pelanggaran HAM jelang Pilkada, yaitu: pertama, potensi dan masalah hilangnya hak pilih dari warga negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah yang belum punya –KTP atau Suket (Surat Keterangan) pengganti e-KTP.

Kedua, ditemukannya situasi serta praktik ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis etnis, ras, dan agama di wilayah-wilayah menyelenggara Pilkada 2018. Ketiga, pemenuhan hak kelompok rentan yang masih bermasalah, utamanya para tahanan atau warga binaan yang tinggal di lapas atau rutan, penyandang disabilitas dan pasien di rumah sakit.

Keempat, adanya potensi hilangnya hak pilih bagi pekerja yang ada di perkebunan, seperti di Kalimantan Barat dan di Sumatera Utara. “Praktik yang terjadi selama ini, pada saat pelaksanaan pencoblosan mereka tidak diliburkan oleh perusahaan, sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya,” ungkap Munafrizal Manan.

Menurut Wakil Komnas HAM, Hairansyah, KPU harus memantau potensi-potensi pelanggaran HAM sehingga kelompok-kelompok yang terdiskriminasi dapat ikut serta dalam Pilkada 2018 dan Pmilu 2019.

“Berkaitan dngan pemilih di lapas yang rentan mendapat diskriminasi, kelompok-kelompok tertentu seperti Ahmadiyah, Syiah dan kelompok lainnya prlu untuk dipantau. Bila perlu KPU berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Hukum dan HAM guna menjamin hak-hak mereka,” papar Hairansyah.

Potensi terjadinya pelanggaran HAM, tambah Hairansyah, tidak hanya pada saat penggunaan hak pilih saja, tapi sudah terjadi jauh hari sebelum plaksanaan Pilkada dan Pemilu, bahkan saat proses penyebaran informasi tentang Pilkada dan Pemilu.

Terkait dengan praktik intoleransi dan ujaran kebencian, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa apa yang terjadi pada Pilkada DKI 2017 yang sarat akan nuansa  SARA, masih akan banyak ditemui pada pelaksanaan Pilkada serentak di 171 daerah pada tahun 2018 ini, misalnya dengan menggulirkan isyu tentang putra daerah dan isyu agama.

Selain itu, majunya sejumlah jenderal TNI maupun Kepolisian RI di Jawa Barat, Sumatera Utara, Maluku dan Kalimantan Timur juga dimungkinkan dapat menimbulkan abus of power dan konflik kepentingan serta meningkatkan pelanggaran HAM. Sehingga Komnas HAM meminta kepada pemerintah agar melakukan tindakan pencegahan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Komnas HAM sendiri menurut Ahmad Taufan Damanik akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk terus melakukan pemantauan.

“Kami meminta, agar saat dilakukan pemantauan, ditambahkan pula indikator pelanggaran hak asasi manusia, seperti: hoax, hate speech dan persekusi, termasuk pada orang sakit, disabilitas dan pekerja migran yang tidak memiliki kesempatan memilih,” papar Ketua Komnas HAM. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.