Press "Enter" to skip to content

Mirah Sumirat, “Kenapa Pemerintah RI Tidak Tegas Atas Perjanjian Investasi Yang Merugikan?”

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares
Pemerintah Dinilai Tidak Tegas Terhadap Perjanjian Investasi Yang Merugikan

Semenjak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tenatang Penaturan Tenaga Kerja Asing (TKA) diterbitkan pemerintah menjadi polemik di tengah masyarakat. Kubu yang pro pemerintah berdalih Perpres tersebut sebagai salah satu upaya mempermudah masuknya investasi ke Indonesia dan melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun bagi yang kontra dengan kebijakan tersebut, mereka beranggapan bahwa regulasi tersebut malahan menjadi peluang bagi serbuan TKA ke Indonesia. Kondisi tersebut sama saja mengancam lapangan pekerjaaan bagi banyak rakyat Indonesia yang masih menganggur hingga sekarang.


Mirah Sumirat dalam cuitannya di #m_mirah 8 Mei 2018 megatakan, “Kenapa Pemerintah RI tidak bisa tegas atas perjanjian investasi yang isinya justru merugikan rakyatnya sendiri, dalam hal ini bangsa Indonesia?? LIPI mengkritisi TKA China. Menaker kudu buka mata hatinya”.

Dalam cuitan tersebut, Mirah Sumirat mengupload berita dari detik.com yang berjudul LIPI : TKA China Masuk RI, Tapi Ditolak India dan Eropa. Isi beritanya mengenai kajian dari LIPI mengenai isu serbuan TKA asal China ke wilayah Indonesia. Ternyata, bertambahnya TKA asal China ke Indonesia memang berkaitan dengan proyek investasi yang dikerjakannya. Hal itu dikarenakan pemerintah China akan menyertakan tenaga kerja asal negaranya untuk dibawa serta ke negara tempat proyek investasi didirikan. Tujuannya untuk mengurangi permasalahan pengangguran di negara China.


Dalam penelitian LIPI tersebut juga menyebutkan bahwa negara India dan negara-negara di Eropa menolak proyek investasi yang dilakukan Tiongkok dengan kebijakan membawa serta tenaga kerjanya tersebut. Dengan alasan, kebijakan tersebut bisa memperkuat posisi China di negaranya serta mengancam keberadaan tenaga kerja lokal.

Sementara itu, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan bahwa jumlah TKA di Indonesia masih proporsional jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 263 juta jiwa.

“Di Hongkong saja jumlah TKI hampir 160.000. Sementara, jumlah TKA China di sini sampai akhir 2017 sekitar 24.000-an. Jadi, kalau saya bilang bukan China yang serang kita, tapi kita yang serang Cina” ujar Hanif.


Pengamat hukum tata negara sekaligus Pemimpin Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra tak keinggalan mengomentari isu ini. Khususnya komentar Menaker Hanif Dhakiri. Menurut Yusril, apa yang dikatakan Hanif tidak disertai logika. Pasalnya, TKI yang banyak bekerja di negara lain, seperti Hongkog, Singapura, Arab Saudi, dan sebagainya mereka sangat dibutuhkan negara-negara yang bersangkutan. Sementara itu, TKA asal China yang menyerbu Indonesia tidak dibutuhkan negara ini karena masih banyak rakyat yang menganggur.

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.