Press "Enter" to skip to content

Perjanjian Investasi Dengan China, Rugikan Anak Bangsa!

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares
Sidak TKA China

Polemik tentang Perpres Nomor 20 Tahun 2018 serta isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China semakin meluas. Dimulai dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa Perpres tersebut hanya memberikan kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan.

“Izin tenaga kerja asing makin mudah guna menggenjot investasi asing di tanah air” tutur Jokowi.

Akan tetapi, alasan yang dikemukakan Jokowi tidak diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Menurut Fahri, banyak warga yang belum mendapatkan pekerjaaan (menganggur) menjadi cemburu akibat pemerintah mendatangkan pekerja asing. Satu pandangaan dengan Fahri, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menyuarakan hal sama.

“Pada saat situasi masyarakat membutuhkan lapangan kerja, dibuat suatu peraturan yang memberikan keleluasaan untuk tenaga kerja asing bebas masuk. Itu salah satu kebijakan yang sangat ironis. Menurut saya, itu tidak prorakyat” tegas Fadli.

Akhirnya, Fahri dan Fadli mengusulkan pembentukan Pansus Angket TKA yang hingga sekarang sudah bergulir di DPR.

Berbicara mengenai TKA asal China yang disebut membanjiri Indonesia, masih berkaitan dengan perjanjian investasi dari kedua negara, yaitu antara Indonesia – China. Diketahui bahwa data dari BKPM dan Kemenaker tahun 2016 yang sudah diolah LIPI menunjukkan jumlah investasi dari Singapura mencapai US$7,17 miliar dengan jumlah TKA asal Singapura sebanyak 1.700 orang. Sementara itu, China yang berinvestasi di Indonesia hanya sebesar US$2,6 miliar, tetapi ikut membawa serta TKA-nya mencapai 21.300 orang asal China.

Dengan kenyataan seperti itu, memang jumlah TKS asal China yang datang ke Indonesia memang kurang sebanding dengan nilai investasi yang ditanamkan. Lagipula, China dalam mengerjakan proyek-proyek investasi di berbagai negara pasti membawa ikut serta banyak tenaga kerjanya, entah tenaga kerja yang mempunyai skill ataupun unskill. Hal tersebut sebagai aplikasi kebijajakannya dalam mengurangi masalah pengangguran di negaranya.

Sementara itu, Mirah Sumirat dalam cuitannya di akun @m_mirah pada 12 Mei 2018 mengatakan, “PP 20/2018 hanya HILIR sedangkan HULU nya adalah perjanjian investasi antara “G” to “G” alias negara dengan negara. Apa isinya dan bagaimana bentuknya semua ada di dalam perjanjian internasional tentang investasi”. @Aspek_Indonesia @SahabatMirah.

 

Sumber referensi : BBC

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *