Press "Enter" to skip to content

Benny Pasaribu,” Utang Indonesia Menjulang, Bukan Salah Pemerintahan Jokowi”

  • 147
  •  
  •  
  •  
  •  
    147
    Shares
Benny Pasaribu
Benny Pasaribu, Wakil Ketua Umum Partai Hanura

Banyaknya sorotan dari berbagai pihak dalam beberapa minggu terakhir, terkait dengan semakin menjulangnya utang Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Pasaribu, bukan sepenuhnya kesalahan pemerintahan Jokowi. Utang yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, saat presiden masih dijabat Soesilo Bambang Yoedoyono, turut menambah beban pemerintah sekarang yang harus dibebani tanggungan utang berikut bunganya.

Karena itu, menurut Benny tidak fair jika pemerintah sekarang dipersalahkan karena lonjakan utang yang begitu besar, sebab untuk mengangsur utang yang dibebankan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sekarang membayarnya juga dengan utang.

“Pada masa pemerintahan SBY, kebocoran utang justru terjadi sebesar 30 persen dengan banyaknya pembangunan properti yang nggak ada yang ngisi. Sementara utang  di zaman Jokowi, digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang bernuansa keadilan.,” beber Benny Pasaribu sambil mencontohkan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di wilayah Papua.

Karena itu, menurut Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini menjadi wajar jika utang pemerintah Indonesia saat ini mencapai Rp.4.000 trilliun sedang pada masa pemrintahan SBY sebesar Rp.2.700 trilliun.

Pendapat yang disampaikan Benny Pasaribu tersebut secara tidak langsung dibenarkan oleh mantan Menteri Keuangan di era Presiden Abdul Rahman Wachid, Rizal Ramli. Dia mencontohkan, di era pemerintahan SBY, Sri Mulyani yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa itu, telah membuat keputusan yang merugikan bangsa Indonesia.

Baca juga: Anton Charliyan, Mantan Ketua Dewan Pembina GMBI akan buat program 200 Umrah bila terpilih!

Menurut Rizal Ramli, saat itu Sri Mulyani membuat kesepakatan tentang penerbitan utang kepada pihak asing dengan bunga yang lebih tinggi sekitar 2 persen, dibandingkan dengan surat utang dari negara-negara tetangga, seperti Thailand, Filipina dan Vietnam.

“Dia terbitkan bond US$42 milliar dan hampir US$11 milliar ekstra bunga yang mesti dibayar,” kata Rizal Ramli. Karena itu, dia meminta kepada Sri Mulyani yang saat ini kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan agar menukar kembali bond yang telah dikeluarkan Indonesia agar mendapatkan bunga dengan prosentase yang lebih murah, agar tidak membebani masyarakat. Sri Mulyani harus memperjuangkan hal tersebut karena peringkat surat utang Indonesia saat ini jauh lebih baik.

Selain itu ekonom senior ini juga berharap agar Menteri Keuangan dapat lebih kreatif dalam merestrukturisasi utang pemerintah dan mencari sumber pendanaan. Salah satu diantaranya adalah dengan mengubah tenor utang dari semula berjangka pendek menjadi jangka panjang dan melakukan negosiasi ulang dengan negara-negara kreditur.

Rizal Ramli menilai bahwa negosiasi bunga utang sangat penting karena dapat menyehatkan kembali keuangan Indonesia, sebab menurutnya, indikator keuangan saat ini mayoritas mengalami defisit. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.