Press "Enter" to skip to content

Impor Beras Kembali Dilakukan, Ketahanan Pangan Semakin Diragukan

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares
Impor Beras Kembali Dilakukan, Ketahanan Pangan Semakin Diragukan

Ketahanan pangan di era pemerintahan Jokowi semakin diragukan, menyusul ditandatanganinya pembelian beras sebanyak 300.000 ton dari Vietnam dan 200.000 ton dari Thailand. Importasi beras kali ketiga di tahun 2018 tersebut pertama kali diberitakan di laman vov.vn (The Voice of Vietnam Online) dengan judul “Import Demand Continues Boosting Vietnam’s Rice Export”.

Chairman VFA (Asosiasi Makanan Vietnam), Nguyen Ngoc Nam menyampaikan bahwa The Vietnam Southern Food Corporation dan The Vietnam Northern Food Corporation telah diundang Perum Bulog dan diminta untuk menyuplai beras, dengan realisasi kontrak sepanjang bulan April – Juli 2018.

Menanggapi pemberitaan yang dimuat di laman vov.vn tersebut, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita membenarkan dan keputusan tersebut diambil setelah melakukan rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Prekonomian.

“Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan rakor untuk selanjutnya Bulog yang akan melaksanakannya guna menambah cadangan beras pemerintah, setidaknya sampai dengan tahun depan. Karena apabila tidak melakukan impor sejak awal, maka kita akan mengalami defisit,” ungkap Enggartiasto.

Jumlah impor yang sama sebelumnya juga dilakukan pemerintah Indonesia di awal tahun 2018. Kala itu keputusan untuk mengimpor beras dilakukan guna memperkuat stok dan menekan harga komoditas yang mencapai Rp.13.000 per-kilogram.

Hingga 14/5/2018, stok beras yang ada di Perum Bulog tercatat sebanyak 1.262.782 ton dan dari jumlah tersebut yang merupakan beras impor sebanyak 453.787 ton sementara stok komersial sebanyak 106.186 ton sedang sisanya adalah hasil serapan Perum Bulog sejak awal tahun 2018.

Langkah pemerintah membuka keran impor sebesar 500.000 ton beras guna menstabilkan harga tersebut menurut Guru Besar IPB (Institute Pertanian Bogor), Dwi Andreas Santosa merupakan langkah yang sia-sia, karena karena tidak akan mampu menurunkan harga beras di pasaran.

“Impor beras 500.000 ton itu tidak akan ada efeknya sama sekali terhadap penurunan harga beras dan gabah di pasaran, tapi justru akan membuat harga gabah semakin melambung. Melonjaknya harga gabah ini akan membuat harga beras di pasaran di atas HET (Harga Eceran Tertinggi),” terang Andreas.

Bahkan, operasi pasar pun menurut Guru Besat IPB ini tidak akan dapat membendung melonjaknya harga jual beras di pasaran, tapi malah membuat banyak pedagang memanfaatkannya untuk meraih keuntungan yang lebih besar karena harga beli jauh lebih murah.

Tingginya harga beras di pasaran, tambah Andreas, lebih disebabkan karena terjadinya miss komunikasi di internal pemerintahan, baik antara Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan maupun Perum Bulog. Karena melonjaknya harga beras tersebut disebabkan ketidakcocokan data antara stok dengan pasokan yang dibuat oleh ketiga instansi tersebut.

“Ketidak cocokan data itulah yang mmbuat terjadinya lonjakan harga beras disebabkan pada awal tahun 2018 stok beras sangat tipis ditambah CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang terkuras pada bulan Pebruari 2018, bahkan minus 20.000 – 40.000 ton. Stok beras yang semakin tipis tersebut sesuai dengan data internasional yang menyebutkan bahwa stok beras Indonesia terus mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir,” papar Andras.

Kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah juga disoroti Indef (Institute for Development of Economic) yang menilai bahwa pemerintah seringkali tidak tepat dalam membuat keputusan impor pangan.

Ekonom Indef, Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa eksekusi waktu impor seringkali tidak pas sehingga membuat kebijakan impor pangan menjadi sangat lambat. “Sebagai contoh, impor beras yang dilakukan pemerintah. Timing impor terlambat dilakukan, yaitu pada saat harga sudah melambung baru memutuskan untuk impor.”

Untuk itu, menurut Heri, pemerintah harus mengantisipasi keterlambatan timing impor dengan menerapkan sistem EWS (Early Warning System) agar perencanaan dan plaksanaan antisipatif dapat lebih cepat. Karena dengan EWS, harga produk pangan dapat dimonitoring, sehingga lonjakan harga tidak sampai terjadi. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *