Press "Enter" to skip to content

Ini yang Bikin Pengesahaan UU Anti-Terorisme Tertunda

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
    5
    Shares
Wiranto

Ledakan bom secara beruntun di Surabaya dan Sidoarjo, membuat Presiden Joko Widodo meminta kepada DPR dan Kementrian terkait untuk segera mempercepat revisi UU Anti-Terorisme yang sudah diajukan kepada DPR sejak bulan Pebruari 2016.

Jika ternyata di akhir masa sidang pada bulan Juni 2018 nanti revisi UU Anti-Terorisme tersebut masih belum disahkan, maka Presiden berencana akan mengeluarkan Perpu guna memberikan payung hukum bagi Polri dalam menindak tegas teroris, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Molornya pengesahan UU Anti-Terorisme tersebut menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, sebenarnya merupakan permintaan dari pemerintah sendiri, karena DPR sudah siap untuk mengetuk palu pada saat reses masa sidang yang lalu.

Namun karena pemerintah meminta untuk ditunda disebabkan karena belum sepakat soat definisi terorisme dan beberapa persoalan yang lain, membuat pengesahaan UU Anti-Terorismepun tertunda.

Meski demikian Bamsoet menjamin UU tersebut bakal disyahkan pada sidang yang akan datang yang dimulai pada 18 Mei 2018, karena kementrian terkait saat ini sudah ada kesepakatan dari beberapa persoalan   yang membuat mandeknya pengesahan UU Anti-Terorisme.

Lantas persoalan apa saja yang butuh pembahasan lebih mendalam sehingga UU Anti-Terorisme harus ditunda pengesahannya?

Menurut Risa Mariska, Anggota Fraksi PDI-P yang juga anggota Pansus RUU Anti-Terorisme, pembahasan alot terkait RUU tersebut adalah persoalan tentang definisi terorisme.

Baca juga: Apa jadinya Barcelona tanpa Messi?

“Dalam rapat, Pansus masih terus memperdebatkan definisi dari terorisme sampai dengan penutupan masa sidang yang lalu. Sebab jika definisi dari terorisme tersebut dijabarkan secara rinci, maka akan dapat membatasi gerak dan kewenangan negara, dalam hal ini pihak kepolisian,” kata Risa.

Selain itu, tambah Risa, perdebatan panjang juga terjadi terkait dengan keterlibatan TNI dalam upaya pemberantasan terorisme, sebelum akhirnya disepakatidalam Pasal 43 j pada draf RUU Anti-Terorisme yang mengatur tentang pelaksanaan operasi militer selain perang.

Diluar kedua persoalan tersebut, beberapa materi lain yang menyita waktu cukup lama dalam pembahasan UU Anti-Terorisme diantaranya adalah: materi tentang mekanisme penyadapan, penebaran kebencian di kalangan masyarakat sipil, kewenangan penyidik dan penuntut untuk menahan seseorang yang diduga terkait kelompok teroris yang dikenal dengan Pasal “Guantanamo”, pencabutan kewarganegaraan dan perpanjangan masa penahanan bagi terduga teroris.

Untuk mempercepat pengesahan UU Anti-Terorisme, dari pihak kementrian terkait yang dimotori Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengumpulkan para sekretaris jenderal parpol pendukung pemerintah.

Seusai melakukan pertemuan pada Senin, 14/5/2018 di rumah dinas Menko Polhukam, Wiranto pun menyampaikan kepada awak media tentang kepastian dari pengesahan UU Anti-Terorisme pada sidang DPR yang akan datang.

“Undang-Undang tersebut tidak akan merugikan kepentingan rakyat dan tidak akan digunakan untuk kepentingan politik,” tegas Wiranto tanpa menyebutkan secara detail pasal-pasal yang akan dilakukan revisi.

Baca juga: AA Gym “Tidak Ada Agama Manapun yang Membenarkan Teroris”

Tidak disampaikannya perubahan pasal tersebut dalam pertemuan dengan awak media dan hanya akan dijelaskan dalam pembahasan di DPR disebabkan karena pemerintah tidak ingin melibatkan masyarakat dalam diskursus persoalan tersebut.

“Terlalu awam untuk ditanggapi masyarakat. Bukan bermaksud merendahkan masyarakat, karena DPR toh juga wakil rakyat,” kata Menkopulhukam.

Secara singkat Wiranto menjelaskan bahwa dengan UU Anti-Terorisme yang baru, aparat penegak hukum nantinya akan dapat memasuki celah-celah yang selama ini tidak dapat dimasuki pada saat melakukan pemberantasan terorisme.

“Revisi Undang-Undang tersebut semata-mata untuk mempersenjatai aparat keamanan. Jadi bukan hanya dengan pistol, senapan dan granat, tapi juga dengan kewenangan, dengan payung hukum. Sehingga aparat tidak ragu-ragu dalam bertindak, bahkan tindakan preventif. Sehingga begitu ada indikasi berbau terorisme, aparat bisa menanganinya dengan cepat,” papar Menkopolhukam. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *