Press "Enter" to skip to content

Siapa Penghalang Pengesahan UU Anti-Terorisme?

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares
Ryamizard Ryacudu

Melalui cuitannya di Twitter, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menulis,”Menghalangi pngesahan UU Anti terorisme dg alasan utk melindungi hak asasi manusia orang yg menjadi teroris sebenarnya sama dg membiarkan hak asasi manusia yg lebih besar (rakyat) utk dilanggar oleh teroris-teroris biadab”.

Cuitan yang diunggah pada 15/5/2018 tersebut tidak menyebutkan, siapa yang dimaksud Mahfud MD sebagai penghalang disyahkannya UU Anti-Terorisme dan pertanyaan tersebut menjadi polemik karena baik Pemerintah maupun DPR saling melempar tanggung jawab terkait molornya revisi undang-undang yang sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Pebruari 2016.

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, yang mewakili pemerintah menyampaikan agar DPR sesegera mungkin mengesahkan revisi UU Anti-Terorisme, karena aturan tersebut sudah mentok dan tidak kunjung rampung.

“Nggak tahu kenapa, bukan mentok, tapi dimentok-mentokkan,” ungkap Menhan pada 14/5/2018.

Dia berharap tidak ada kepentingan dibalik belum rampungnya revisi UU Anti-Terorisme, karena kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat yang harus didahulukan.

“Undang-undang apapun untuk kebaikan rakyat. Jangan ada kepentingan-kepentingan lain, mengorbankan rakyat. Nggak benar itu,” papar Menhan.

Dia juga mengaku heran terhadap orang-orang yang mempermasalahkan revisi UU Anti-Terorisme, padahal tujuan dari revisi adalah agar petugas keamanan dapat melakukan tindakan tegas terhadap para teroris.

Karena itu Ryamizard berpesan kepada para elite politik yang terus mempersoalkan revisi UU Anti-Terorisme. “Cobalah sadar elite-elite itu. Saya hanya mngingatkan. Saya tidak pernah mau apa-apa. Politik Enggak. Nggak ada udang di balik batu,” kata Menhan.

Apa yang disampaikan oleh Menhan tersebut, dibantah oleh Muhammad Syafi’i, Ketua Pansus (Panitia Khusus) Revisi Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Syafi’i justru Tim Pemerintah yang menghambat pengesahan revisi UU Anti-Terorisme menjadi Undang-Undang. “Persoalan ada pada pemerintah. DPR sudah clear dan tinggal pemerintah saja. Tolong selesaikan di internal pemerintah. Pemerintahlah yang tidak tertib.”

Syafi’i menambahkan bahwa pembahasan revisi UU Anti-Terorisme telah mencapai 99 persen. Jika pembahasan terhambat, hal tersebut disebabkan karena semua unsur di pemerintah belum sepakat tentang definisi terorisme. Menurutnya, ada sebagian pihak di tubuh pemerintah yang memberikan definisi terorisme harus dengan disertai motif politik dan ada pihak yang berpndapat sebaliknya.

Jika pemerintah bisa menyelesaikan berbagai perbedaan tersebut, Syafi’i memastikan revisi UU Anti-Terorisme dapat langsung disyahkan pada rapat paripurna. Jadi yang menyebabkan tidak selesai adalah pemerintah. Karena itu saya meminta kepada Saudara Presiden Jokowi agar mendesak Tim Panitia Kerja Pemerintah agar menggunakan logika hukum dalam merumuskan definisi terorisme,” kata politisi dari Gerindra ini. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.