Press "Enter" to skip to content

Merasa Tidak Bersalah, PSI Gugat Bawaslu Ke MK!

  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  
    25
    Shares
Ketua Umum PSI
Ketua Umum PSI Grace Natalie

Sebuah tuitan dari Do_Ra_Dong di @Ronin1948 cukup panas menyindir Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurutnya kelewat batas dalam menarik dukungan. Partai yang satu ini memang baru saja disahkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) untuk ikut dalam Pemilu 2019 nanti. Meskipun masih baru, tetapi sepak terjangnya membuat banyak pihak jengkel sekaligus marah. Mungkin hal itu sebagai salah satu strategi untuk mempepolerkan nama partainya di tengah masyarakat karena memang masih baru, sehingga maklum perlu dipromosikan lebih luas.

Namun sayangnya, strategi tersebut malahan merugikan PSI sendiri karena cara yang dipilih hanya membuat banyak orang atau pihak kecewa dan marah. Salah satu contohnya, ketika PSI berselisih paham dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang tidak menutup kemungkinan hingga ke ranah hukum. Kasus terakhir yang melibatkan PSI tak main-main karena diduga melakukan pelanggaran pemilu. Bawaslu sendiri yang menangani dan sudah melimpahkan kasusnya ke Bareskrim Polri.

Jika demikian, strategi meningkatkan popularitas yang dilakukan oleh PSI hanya merugikan atau bisa diibaratkan ‘senjata makan tuan’. Oleh karena itu, cuitan panas dari @Ronin1948 kepada PSI dilontarkan. “Seenak maunya Sendiri. Dipikir, ini negeri punya PSI, harus ikutin maunya PSI. Aturan main diterabas seenak udelnya sendiri, karena merasa diri sebagai partai paling digemari. Realitasnya, partai anak kecil yg tidak mau tahu aturan negeri. Mungkin karena didukung cukong reklamasi”.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah melimpahkan berkas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Mabes Polri. Bawaslu melaporkan dua petinggi partai tersebut, yaitu Sekjen PSI Raja Tuli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna.

Menurut Bawaslu, PSI diduga melakukan pelanggaran pemilu, yaitu berkampanye di luar jadwal. Diketahui PSI memasang lambang dan nomor urut dalam iklan polling yang ditayangkan salah satu media cetak bulan April kemarin.

“Bahwa perbuatan Raja Juli Antoni sekjen Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos 23 April 2018 merupakan perbuatan tindak pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu,” terang Abhan saat konferensi pers di kantor Bawaslu, Kamis (17/5/2018).

Referensi: cnnindonesia.com

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.