Press "Enter" to skip to content

Rekomendasi 200 Mubaligh Berpotensi Memecah Belah Umat

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares
Lukman Hakim Saifuddin

Dikeluarkannya rekomendasi 200 mubaligh di awal bulan Ramadhan, mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, karena dinilai dapat menimbulkan dampak yang negatif, bahkan berpotensi memecah belah umat.

Karena itulah beberapa nama dai yang masuk dalam daftar ada yang meminta agar namanya dihapus dari daftar tersebut, salah satunya adalah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Dahnil berpendapat bahwa daftar rekomendasi tersebut cenderung monolog yang dapat menimbulkan rasa saling curiga dan berpotensi memecah belah. “Kemenag penting mendengar semua pihak. Jadi tidak perlu menghidangkan selera satu kelompok kepada kelompok lain.”

Dikeluarkannya rekomendasi mubaligh oleh Kementrian Agama tersebut menurut Wakil Sekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay, dinilai tidak efektif dan tidak memiliki tujuan yang jelas, sehingga Kemenag terkesan mencari perhatian di tengah-tengah dinamika sosial kebangsaan yang terjadi saat ini.

Rekomendasi tersebut menurutnya justru mendegradasi  pran para dai yang ada di seluruh penjuru tanah air, karena sangat banyak dai yang dengan ikhlas memberikan pencerahan kepada umat meskipun tidak masuk di dalam daftar rkomendasi.

“Kenapa tidak efektif? Karena Kemenag mengatakan kalau jumlahnya masih bisa bertambah dan masyarakat tidak dilarang untuk memilih penceramah yang diminati meskipun tidak ada di dalam daftar. Kalau demikian, lantas untuk apa rekomendasi diberikan?” kata Saleh.

Anggota DPR-RI ini juga menangkap adanya keganjilan dari rekomendasi tersebut, baik disebabkan karena 3 indikator penentu yang masih dipertanyakan maupun sedikitnya jumlah mubaligh yang direkomendasi yang sangat tidak sebanding dengan jumlah umat Islam di Indonesia.

Kritik dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera justru lebih tajam lagi, karena menganggap sikap yang diambil Kemenag tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah umat tapi juga menjadi ladang subur bagi berkmbangnya terorisme.

“Jangan membatasi yang lain. Karena kesannya kita ini negara yang suka memisah-misahkan. Langkah Kemenag justru membuat kitga terpecah belah,” kata Mardani. Terkotak-kotaknya masyarakat itulah menurutnya akan menjadi ladang subur bagi berkembangnya paham terorisme.

Dampak negatif tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat, tapi juga berimplikasi buruk terhadap citra dari Presiden Joko Widodo, hal tersebut disampaikan oleh Toto Izul Fatah, Peneliti Senior dari Lingkaran Survei Indonesia (SLI).

“Sikap Kementrian Agama sangat disesalkan, karena kurang peka terhadap perkembangan politik saat ini, dimana Presiden sedang gencar-gencarnya membangun komunikasi harmonis dengan tokoh-tokoh Islam dan seluruh kalangan Islam,” kata Toto.

Terlebih, rilis tersebut dikeluarkan pada saat terjadinya rentetan serangan teroris, sehingga Kementrian Agama seakan memberi kesan atribusi terhadap sejumlah tokoh Islam, yakni kesan adanya dai yang radikal dan dai yang moderat antiteroris.

“Padahal mereka sepakat berjamaah mengecam teroris dan tidak ada satupun dai yang pro teroris,” kata Toto. Karena itulah jika kesan tersebut semakin menguat dan massif, maka bukan tidak mungkin dapat berimplikasi pada munculnya sikap antipati umat Islam kepada pemerintah.

“Rilis Kementrian Agama ini sangat tidak kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan sangat merugikan pemerintah. Karena dengan rilis tersebut, tokoh-tokoh Islam seolah terkotak-kotak, setidaknya dua kotak besar yaitu yang pro-pemerintah dan anti-pemerintah,” jelas Toto.

Menanggapi kritik dari sejumlah pihak, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan bahwa alasan dikeluarkannya rekomendasi 200 mubaligh tersebut adalah karena selama ini  Kementrian Agama sering diminta rekomendasi mubaligh oleh masyarakat sehingga merasa perlu mengeluarkan rilis daftar nama dai.

Para mubaligh yang masuk dalam daftar nama yang direkomendasi tersebut menurut Menteri Agama dipilih berdasarkan tiga kriteria. “Kriterianya adalah memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, memiliki reputasi yang baik dan memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.”

Selain itu, menurut Lukman, rekomendasi yang dikeluarkan tersebut merupakan rilis awal yang bersumber dari masukan Ormas Keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga mubaligh yang belum masuk daftar bukan berarti tidak memenuhi kriteria, karena sifat dari rekomendasi tersebut dinamis dan akan selalu diupdate. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.