Press "Enter" to skip to content

Silang Pendapat Soal Diaktifkannya Koopsusgab

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares
Moeldoko

Dalam pidatonya pada acara buka puasa bersama di Istana Negara bersama para menteri kabinet dan pimpinan lembaga negara, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam proses pembentukan Koopsusgab (Komando Operasi Khusus Gabungan) TNI yang berasal dari Kopassus, Paskhas dan Marinir.

Pengaktifan kembali Gabungan Satuan Elite TNI untuk menumpas teroris tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia dari pelaku teror. Namun demikian, Presiden juga menggarisbawahi, “Itu dilakukan (diturunkannya Koopsusgab TNI) apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri. Artinya preventif jauh lebih penting dari represif,” kata Jokowi.

Meskipun kendali pengamanan terhadap serangan teroris tetap berada di tangan Polri, namun diaktifkannya Koopsusgab tersebut memantik polemik dari sejumlah kalangan. Menurut Kepala Staf Presiden Moedoko, tidak ada yang salah dari pengaktifan kembali Koopsusgab, karena sudah sejalan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang TNI.

“Di dalamnya ada macam-macam. Di antaranya penanganan pelaku terorisme. Kapan itu bisa digunakan? Tergantung dari spektrum ancamannya. Kalau tinggi dan memerlukan TNI, ya jalan,” ujar Moeldoko.

Apa yang disampaikan oleh Moeldoko tersebut, diamini oleh Pengamat Pertahanan, Susaningtyas. Menurutnya pengaktifan kembali Koopsusgab sudah sesuai dengan amanan Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI. Bahkan, Susaningtyas memandang perlu disiapkannya Peraturan Presiden sebagai payung hukum terkait dengan pengaktifan kembali Koopsusgab.

“Koopssusgab itu masih tetap operasional sampai sekarang. Pembinaannya berada di masing-masing angkatan, karena tupoksinya adalah pelengkap pasukan reguler,” kata Pengamat Pertahanan ini.

Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. Dia tidak sepakat jika pengaktifan kembali Koopsusgab hanya dilakukan lwat Perpres, namun harus berpayung hukum Keputusan Presiden.

“Perbantuan TNI itu keputusan politik dan keputusan politik itu ya Keppres,” ungkap Anam yang menganggap Keppres wajib dikeluarkan agar pengaktifan Koopsusgab tidak sampai melanggar HAM dan sebagai tindakan pelanggaran hukum.

“Kalau mau melawan kebiadaban, ya jangan dilawan dengan kebiadaban. Ini harus diwaspadai. Semangat melawan terorisme jangan sampai melahirkan terorisme baru,” kata Anam.

Kritik yang hampir sama juga disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Dia menganggap tindakan yang dilakukan pemerintah saat ini menunjukkan kepanikan karena menghadapi serangkaian teror.

Ide pengaktifan Koopsusgab tanpa payung hukum itu blunder, dan justru itu yang diinginkan oleh teroris,” kata Mardani.

Menurutnya, penanganan teroris justru akan lebih efektif jika menggunakan instrumen keamanan yang sudah ada, seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

“Saya rasa lebih cerdas kalau Babinsa dihidupkan, Babinkamtibmas dihidupkan, RT dan RW dihidupkan. Semua teroris itu ada alamatnya, ada tetangganya. Makanya kita sempat diskusikan fungsi intelejen, dan intelejen yang paling utama itu adalah masyarakat,” kata Mardani. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.