Press "Enter" to skip to content

Seberapa Efektif UU Antiterorisme Menangkal Paham Radikal?

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares
Seberapa Efektif UU Antiterorisme Menangkal Paham Radikal?

Melalui rapat paripurna yang digelar pada 25/5/2018, Revisi Undang-Undang (RUU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnys disyahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR.

Banyak pihak utamanya masyarakat berharap, disyahkannya UU Antiterorisme tersebut tidak saja membuat pemberantasan terorisme dapat lebih efektif tapi juga terjadi aspek penguatan dari sisi pencegahan.

Pertanyaannya, seberapa efektif UU Antiterorisme dalam menangkal paham radikal?

Menurut Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, UU Antiterorisme bakal lebih efektif dalam memberantas terorisme dan menguatkan aspek pencegahan karena dibuat dengan seksama dan secara aklamasi oleh DPR dan pemerintah.

“Saya yakin dan kita semua harus yakin, karena DPR dan pemerintah ikut visioner,” kata Gatot yang juga meyakini regulasi tersebut kedepan bakal menjadi acuan pemberantasan terorisme.

Keyakinan Gatot Nurmantyo tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Guru Besar Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra. Menurutnya, UU Antiterorisme tersebut memang cukup memadai untuk mengantisipasi terorisme, namun masih belum cukup jika digunakan untuk menangkal paham radikalisme yang masuk ke Indonesia.

Hal tersebut, kata Azra, disebabkan karena infiltrasi paham radikal, seringkali terjadi pada masa pendidikan, baik di Sekolah Menengah Atas maupun Perguruan Tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus, paham radikal justru disebarkan oleh pengajar.

“Kepala BIN bilang, ada tiga perguruan tinggi tingkat nasional yang 39 persen mahasiswa bahkan dosennya terpapar paham radikalisme,” ungkap Azra memberikan contoh.

Untuk mengantisipasi infiltrasi paham radikalisme itulah dia mengusulkan agar semangat kebangsaan pada diri pengajar dan pelajar ditingkatkan, salah satunya dengan memberikan diklat kebangsaan kepada dosen, guru, mahasiswa dan pelajar.

Wacana tersebut, tambah Azra, hanya dapat diwujudkan bila ada kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan unsur pendidikan seperti Forum Rektor Indonesia.

Pendapat yang senada juga disampaikan Pengamat Teroris dan Direktur CIIA (The Comunity of Ideological Islamic Analyst), Harits Abu Ulya. Pemberantasan terorisme dan pencegahan paham radikal menurutnya bukan hanya soal penguatan regulasi. Karena terorisme dipicu oleh sejumlah faktor domestik dan faktor internasional.

Faktor domestik yang dimaksud diantaranya adalah ketidakadilan, kemiskinan, keterpinggiran, sikap represif penguasa, kondisi politik dan pemerintah dan beberapa faktor yang lain. Sedang faktor internasional diantaranya adalah politik luar negeri yang arogan dari negara-negara kapitalis, ketidakadilan global, standard ganda dari negara superpower dan imperialisme negara adidaya di dunia Islam.

Selain itu, faktor budaya menurut Harits dapat pula memicu tindak terorisme, seperti perbedaan dalam menginterpretasikan teks-teks ajaran agama.

“Karena itu Undang-Undang tidak mampu untuk menangani semua faktor tersebut. Sehingga butuh pendekatan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir,” ungkap Harits Abu Ulya. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *