Press "Enter" to skip to content

THR PNS Naik, Beban Anggaran Negara Bertambah

  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares
THR PNS Naik, Beban Anggaran Negara Bertambah

Pemberian THR bagi para pensiunan serta naiknya THR dan Gaji ke-13 PNS/ASN karena dialokasikannya tunjangan keluarga dan kinerja memicu kecurigaan dari sejumlah pihak karena digelontorkan di tengah tahun politik.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyampaikan kecurigaannya karena nominal anggaran untuk THR dan Gaji ke-13 melambung hingga 68 persen dibanding tahun sebelumnya dengan angka menyentuh Rp.35,76 trilliun.

“Kenaikan itu menurut saya mungkin saja ada maksud-maksud tertentu,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Maksud-maksud tertentu tersebut tidak lain karena akan dilaksanakannya Pilkada serentak dan pendaftaran Capres-Cawapres 2019 – 2024, dimana Jokowi merupakan salah satu kandidat pada Pilpres 2019.

Menurut Fadli, daripada dipakai untuk menaikkan THR dan Gaji ke-13, anggaran yang diambil dari APBN tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan bagi tenaga honorer yang tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan.

“Mereka sudah banyak mengabdi, seharusnya dipikirkan tentang bagaimana menyelesaikan persoalan honorer tersebut agar bisa menjadi pegawai negeri atau setidaknya mereka yang semestinya mendapatkan THR,” kata Fadli Zon.

Kritik senada juga disampaikan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal. Menurutnya, naiknya THR dan Gaji ke-13 tidak bisa dilepaksan dari unsur politik khususnya Pilpres 2019 mengingat persaingan antar kandidat semakin tajam.

Terlebih pemerintah selama ini menggembar-gemborkan wacana penghematan anggaran, sehingga terkesan janggal dan ironis saat tiba-tiba anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk tahun ini dinaikkan.

“Logika yang berkembang kan penghematan anggaran, sehingga hampir keseluruhan yang dikembangkan pemerintah itu penghematan kecuali ini (THR dan Gaji ke-13),” kata Kamal.

Hal tersebut, tambahnya, justru berdampak tidak baik karena dapat memicu ketidakadilan di kalangan ASN sendiri, karena porsi kenaikan yang lebih besar akan diperoleh eselon tingkat atas ketimbang ASN yang ada di tingkat bawah.

Kecurigaan yang muncul dari berbagai pihak tersebut menurut Ketua DPR-RI Bambang Soesatyo tidak beralasan dan kebijakan pemerintah dia nilai sudah tepat karena merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat.

Dia juga meminta agar kebijakan tersebut tidak dinilai sebagai bagian dari politik praktis meskipun dikeluarkan ditengah-tengah tekanan fiskal dan berdekatan dengan agenda politik, yaitu Pilkada Serentak dan Pilpres 2019.

“Apa yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja PNS termasuk pensiunan PNS, agar mereka dapat menyambut hari raya Idul Fitri dengan gembira,” tutur Bamsoet.

Terlepas dari pro dan kontra seputar naiknya anggaran THR dan Gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan, menurut Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik, merupakan hal yang wajar jika pemerintah berusaha mencari simpati publik melalui kebijakan pemberian dana tunai pada tahun politik. Hanya saja, upaya untuk mencari dukungan politik tersebut jangan sampai mempertaruhkan beban keuangan negara.

Agus khawatir, di tengah beban anggaran yang berat untuk target proyek infrastruktur, pengalokasian THR dan Gaji ke-13 dapat menambah beban baru sehingga negara harus mencari tambahan dana.

“Kondisi ekonomi global saat ini sedang menuju krisis sementara nilai rupiah terhadap dollar terus tertekan. Ini yang membuat pemerintah harus hati-hati karena masih banyak proyek infrastruktur yang belum selesai,” kata Pengamat Kebijakan Publik ini.

Agus juga tidak sependapat terhadap pembelaan partai pendukung pemerintah yang berdalih bahwa naiknya THR dan Gaji ke-13 akan dapat meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam menyambut lebaran, karena menjelang lebaran inflasi dipastikan akan terjadi, sehingga naiknya THR dan Gaji ke-13 tidak sebanding dengan tingkat daya beli. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *