Press "Enter" to skip to content

Fadli Zon, “Pemerintah Malah Menghambur-hamburkan Anggaran!”

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares
Fadli Zon
Fadli Zon, “Pemerintah Hambur-hamburkan Anggaran!”

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang sudah ditekennya mengenai besaran gaji yang diterima pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 23 Mei 2018. Perpres tersebut menuai kontroversi dari beberapa pihak karena di dalamnya memutuskan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP menerima gaji sebesar Rp 112.548 juta per bulan. Sementara itu, anggota dewan pengarah BPIP sebesar Rp 100.811.000.

Salah satu yang lantang bersuara mengenai Perpres tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurut dirinya, besaran gaji pejabat lembaga non-struktural seperti BPIP seperti itu tidak pantas dan tidak wajar. Pasalnya, standar gajinya disamakan dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, Fadli menunjukkan Perpres tersebut sebagai bukti betapa borosnya pihak Istana dalam mengelola anggaran, yang bertolak belakang dengan agenda reformasi birokrasi yang gembar-gemborkan selama ini.

Fadli menyindir pemerintah seperti tak melek atau tidak merasa prihatin dengan kondisi perekonomian nasional saat ini. Di mana perekonomian sedang menurun, tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, harga kebutuhan pokok meningkat, tetapi malahan mempertontonkan pemborosan yang terasa aneh hanya untuk memberikan gaji sebuah lembaga adhoc, seperti BPIP. Menurut Fadli, hal tersebut harus menjadi catatan tersendiri. Tidak seharusnya pemerintah melakukan tindakan semacam itu yang hanya akan menyakiti masyarakat Indonesia, khususnya kalangan bawah.


Fadli Zon menyampaikan semua kritikan tersebut melalui akun Twitter-nya di @fadlizon.

“Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc.”

Hal senada juga dituturkan oleh Sekjen Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso. Dia merasa kaget mengetahui gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP sebesar itu. Priyo lalu membandingkan dengan gaji presiden RI saja yang hanya sebesar Rp 62.740.030 per bulan dan gaji wakil presiden RI sebesar Rp 42.160.000 per bulan.


“Atas dasar pamrih apa pemerintah memutuskan gaji Megawati sebesar itu? Apakah keputusan gaji besar itu sudah tepat, adil, dan patut?” tegas Priyo.

Sumber : viva.co.id

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.