Press "Enter" to skip to content

Mempertanyakan Gaji Megawati dan Anggota Dewan Pengarah BPIP yang Melebihi Gaji Presiden

  • 29
  •  
  •  
  •  
  •  
    29
    Shares
Ketua dan jajaran Anggota Dewan Pengarah BPIP

Setelah melantik jajaran pejabat BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) pada 22/3/2018, Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden No.42 Tahun 2018 pada 23/5/2018. Perpres tersebut mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

Terbitnya Perpres No.42 Tahun 2018 itulah yang kemudian disorot oleh banyak pihak, karena gaji Ketua dan jajaran Anggota Dewan Pengarah melebihi gaji presiden!

Dikutip dari situs setneg.go.id, gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri sebesar Rp.112.548.000. Gaji jajaran Anggota Dewan Pengarah yang terdiri atas delapan orang yaitu, Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, Try Sutrisno, Said Aqil Siradj, Wisnu Bawa Tenaya, Ma’ruf Amin, Andreas Anangguru dan Sudhamek, masing-masing menerima Rp.100.811.000 perbulan. Sementara gaji presiden Joko Widodo hanya Rp.62.740.030 perbulan.

Besarnya gaji Megawati dan Anggota Dewan Pengarah BPIP yang melebihi presiden itulah yang disorot dan dipertanyakan banyak pihak, karena tidak selayaknya pejabat setingkat menteri gajinya melebihi presiden.

Apalagi BPIP merupakan Badan baru yang didirikan Jokowi pada bulan Februari 2018  melalui Perpres No.7 Tahun 2018 yang merupakan peningkatan status dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Tajamnya sorotan dari berbagai arah, membuat para politisi PDI-P pun gerah dan meminta agar Menteri Keuangan memberikan penjelasan. Ahmad Basarah, Wasekjen PDI-P mengatakan bahwa para tokoh yang memegang jabatan di BPIP merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi serta bekerja dengan ikhlas dan bukan atas dasar gaji.

Baca juga: Fadli Zon, “Pemerintah Menghambur-hamburkan anggaran!”

Sejak dilantik sebagai Dewan Pengarah UKP-PIP oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2017, sampai lembaga tersebut berubah menjadi BPIP yang merupakan Badan setingkat kementrian, seluruh Dewan Pengarah tersebut belum pernah menerima gaji. “Hal tersebut menjadi bukti dari integritas mereka yang tinggi,” kata Basarah.

Menjawab sejumlah pertanyaan tentang gaji Dewan Pengarah BPIP yang selangit, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa hak keuangan yang diterima para petinggi BPIP tersebut tidak seluruhnya dalam bentuk gaji, melainkan juga asuransi, tunjangan dan yang paling besar untuk kegiatan operasional.

“Kalau dari segi gaji pokok, yang mereka terima sama dengan pejabat negara lainnya yaitu sebesar Rp.5 juta ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp.13 juta atau lebih kecil dibanding lembaga lain,” terang Sri Mulyani saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sedangkan sisanya yang membuat besaran angka mencapai Rp.100 juta lebih merupakan dukungan untuk kegiatan, seperti biaya transportasi, komunikasi dan pertemuan. Transportasi yang dimaksud adalah untuk transport mereka ke kantor, sedang untuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri ada anggaran tersendiri.

Untuk asuransi, tambah Sri Mulyani, terdiri atas asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang nilai nominal masing-masing sebesar Rp.5 juta dan skema tersebut tidak berbeda dengan para pimpinan kementrian serta lembaga yang lain. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.