Press "Enter" to skip to content

Politik Para Hipokrit

  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares
Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus

Oleh: Bang Erje

Lidah tak bertulang, apapun bisa diucapkan walaupun itu tak sesuai isi hati, mumpung ngomong masih gratis, gak bayar. Seorang  munafik memang sudah terbiasa berbohong demi memperoleh tujuan dan nafsu pribadinya, termasuk dalam hal kekuasaan. Tindakan seperti inilah yang dikenal dalam istilah politik, yakni Hipokrit.

Politik hipokrit yang ditunjukkan oleh para politisi memang bukan hal baru lagi di Indonesia. Ciri khas politik hipokrit adalah pencitraan, berperilaku baik dan tampil bak malaikat di momen – momen politik.

Itulah yang bisa saksikan sendiri kala pasangan Cagub dan Cagubsu nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus tampil dengan slogan hipokritnya, Bersih dan Transparan. Dengan pedenya, mereka tampil bak pahlawan ingin menumpas korupsi dan membersihkan birokrasi di Sumut.

Sebelum berbicara menumpas korupsi dan birokrasi, coba periksa dulu track record dan siapa – siapa saja barisan pendukungnya, apakah sudah bersih?

Dari Reklamasi Hingga Register 40

Bukan rahasia lagi, Djarot Saiful Hidayat kini sedang tersandung kasus korupsi reklamasi dan akan segera diperiksa oleh KPK setelah Pilgubsu 2018. Djarot diperiksa karena keterlibatannya saat menandatangani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hasil reklamasi di Pulau C dan D Teluk Jakarta.

NJOP tersebut dinilai lebih menguntungkan pengembang karena mematok harga yang sangat jauh dibawah harga pasar. Berdasarkan NJOP itulah, PT Kapuk Naga Indah telah menyetor sekitar Rp 480 miliar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pulau D. Tentu saja, kebijakan itu lebih menguntungkan bagi pengembang, karena harganya yang lebih murah dibawah harga yang wajar.

Atas kejanggalan itulah, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan, langsung membatalkan NJOP tersebut untuk dikaji ulang. Menurutnya, penerbitan sertifikat HGB kedua pulau tersebut terkesan terburu – buru dibuat sehingga mengabaikan prosedur.

“Saya yakin ada kesalahan prosedur saat itu,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (10/1).

Lain Djarot, lain pula Sihar, si ahli waris mafia tanah Mendiang DL Sitorus ini tetap kekeuh mempertahankan kepemilikan atas lahan negara register 40 seluas 47 Ribu Hektar. Padahal, hutan negara tersebut sudah diputuskan oleh pengadilan dan MA sejak tahun 2007, dan sudah diperintahkan oleh pengadilan untuk dieksekusi sejak tahun 2007.

Tapi, sampai saat ini, Sihar Sitorus tetap enggan mengembalikannya dan melawan pengadilan dengan sikap pongahnya tersebut. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 12 Trilyun lebih dihitung sejak tahun 2007 sampai sekarang.

Inilah bentuk kemunafikan yang nyata di Pilgubsu 2018 ini. Belum lagi kita bercerita tentang barisan – barisan pendukung mereka yang terdiri dari para koruptor seperti mantan Gubernur Syamsul Arifin, partai – partai penista agama, hingga pendukung LGBT.

Jadi bersih dan transparan seperti apa yang mau kalian usung? Jika diri kalian saja sudah kotor!

Salam eRJe

Sumber:Wahyu keling

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *