Press "Enter" to skip to content

BAZIS DKI Jakarta Langgar Ketentuan Undang-Undang?

  • 16
  •  
  •  
  •  
  •  
    16
    Shares
Sandiaga Uno

Beredarnya Surat Edaran dari Lurah untuk RT terkait pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) DKI Jakarta, yang mentarget setiap RT untuk mengumpulkan zakat minimal Rp.1 juta, mendapat tanggapan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Melalui Ketuanya, Bambang Sudibyo, BAZNAS menyentil bahwa status BAZIS DKI tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“BAZIS DKI merupakan satu-satunya lembaga zakat di Indonesia yang belum menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dan masa transisinya sudah habis sejak 25 November 2016,” kata Bambang di kantor BAZNAS yang ada di Jalan Johar, Jakarta Pusat pada 4/6/2018.

Karena masa transisi sudah habis sekitar 1,5 tahun, BAZNAS pun tidak berkomunikasi lagi dengan BAZIS DKI karena BAZIS sudah tidak diakui lagi sebagai bagian dari BAZNAS.  Menurut Bambang, setidaknya sudah 8 kali pihak BAZNAS berkirim surat kepada Pemprov DKI, tepatnya sejak tahun 2014. Namun, hingga kini tidak ada satupun yang mendapatkan respon.

“Kami sudah berusaha untuk melakukan komunikasi beberapa kali. Namun sampai sekarang belum ada tanggapan. Karena itu saya bertanya-tanya, apakah surat yang kami kirim sampai ke tangan Gubernur atau tidak?” ujar Bambang.

Menanggapi sentilan dari BAZNAS, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyampaikan bahwa BAZIS DKI sudah berdiri sebelum lahirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal itulah yang menyebabkan BAZIS DKI bisa tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

“Kita sudah lahir sejak tahun 1968 sedang Undang-Undang baru diterbitakan pada tahun 2011. Karena itulah BAZIS tidak sesuai dengan Undang-Undang,” kata Sandiaga.

Namun demikian Wagub DKI ini telah menyiapkan dua opsi terkait lembaga pengelola zakat di DKI yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi persoalan yang kini sedang berkembang, yakni masih belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Opsi pertama adalah menjadikan BAZIS sebagai bagian dari BAZNAS dengan susunan struktural yang juga mengikuti ketentuan dari BAZNAS. Namun karena BAZIS DKI yang sudah berumur setengah abad memiliki brand yang sudah dikenal masyarakat sebagai lembaga zakat milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Sandi pun menyiapkan opsi kedua.

“Untuk opsi kedua ini akan kita lihat terlebih dahulu, apakah boleh kita menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan tetap menggunakan nama BAZIS DKI. Nanti akan kita lihat kesesuaiannya dengan Undang-Undang,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta ini. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *