Press "Enter" to skip to content

KPK Beraksi, Bupati Purbalingga Salam Metal!

  • 64
  •  
  •  
  •  
  •  
    64
    Shares
Bupati Purbalingga Tunjukkan Salam Metal Ketika Ditangkap

Lagi-lagi kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Giliran Bupati Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, Tasdi yang tertangkap OTT KPK pada Senin (4/6/2018). Bukan hanya Tasdi yang tertangkap, total ada 6 orang yang ditangkap. OTT kali ini menyusur dua lokasi, yaitu di Kabupaten Purbalingga dan DKI Jakarta. Selain Tasdi, ada seorang yang menjabat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), seorang ajudan bupati, dan seorang lagi dari pihak swasta. Sementara OTT di Jakarta, KPK menangkap dua orang dari pihak swasta. Mereka semua ditangkap dengan tuduhan dugaan melakukan transaksi suap terkait proyek pembangunan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.


Sesampainya di gedung KPK, Tasdi yang ditemui wartawan tidak berkomentar apapun. Dia hanya memberikan salam metal tiga jari. Perilaku Tasdi yang melakukan salam metal tersebut dianggap beberapa orang atau pihak tidak pantas dilakukan. Ada yang bilang sok berani, melawan rakyat, akting yang berlebihan, dan lain sebagainya. Apapun yang terjadi, OTT KPK yang menjerat Bupati Purbalingga jangan berhenti begitu saja. KPK harus berani terus menelusurinya hingga ke atas. Pasalnya, sangat mungkin suap yang dilakukan pejabat daerah jika ditelusuri akan mengarah ke pejabat pusat. Mungkin pejabat parpol, eksekutif, ataupun legislatif hingga yudikatif.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Adhie M Massardi dalam cuitannya di akun Twitter-nya. Adhie berkomentar bahwa sebagian besar OTT KPK terhadap pejabat atau kepala daerah dari kader parpol tidak pernah ditelusuri aliran dananya. Menurut Adhie, pejabat tersebut biasanya langsung dipecat yang diduga sebagai bagian dari pemutusan mata rantai pemberantasan korupsi untuk menyusur pejabat-pejabat tingkat pusat. Dengan kata lain, KPK hanya menangkap pejabat di daerah dari kader parpol yang terima suap di lapangan saja melalui OTT. Sementara itu, pejabat kader dan pengurus parpol di tingkat pusat yang bukan tidak mungkin juga menerima hasil suapnya bisa terus berkeliaran bebas.

“OTT KPK terhadap kepala daerah yg kader parpol tdk pernah ditelusuri aliran dananya. Padahal bisa sampai ke pengurus di pusat. Pemecatan seketika bisa merupakan bagian dari pemutusan mata rantai.”

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *