Press "Enter" to skip to content

THR Terancam Gagal, Emang Niat atau Sekedar Pencitraan?

  • 29
  •  
  •  
  •  
    29
    Shares
THR
THR 2018, Niat Baik Atau Politik Pencitraan?

Polemik pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau lebih akrab disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus mengundang polemik di tengah masyarakat. Ada yang menyambunya dengan sukacita khususnya para PNS di seluruh Indonesia karena jelang Idul Fitri tahun ini mereka akan mendapatkan tambahan pendapatan. Belum ditambah gaji ke-13 yang juga akan diberikan. Namun, ada juga yang bersikap menentang dengan alasan hanya pemborosan saja. Lagipula, belum tentu tiap kota/kabupaten di Indonesia mempunyai anggaran untuk mengalokasikan THR untuk PNS tersebut. Lalu jika memang benar-benar tidak ada anggarannya, THR untuk para PNS tersebut mau diambilkan dari uang mana? Apakah pemerintah pusat mau membantunya?


Baru tahun ini pemerintah pusat menggagas pemberian THR untuk semua PNS di seluruh Indonesia. Bagi beberapa kalangan, hal ini tidak bisa dilepaskan dari model pencitraan penguasa sekarang yang ingin mengambil hati para PNS agar masih mau dan setia memilihnya lagi di tahun depan. Pasalnya, di tahun depan atau 2019 ada pemilihan presiden, di mana presiden yang menjabat sekarang mau dicalonkan lagi untuk dua periode. Dengan begitu, apapun akan dilakukan untuk meraih simpati banyak orang, tak terkecuali para PNS.


Apapun yang terjadi, tetaplah suara dari daerah menjadi perhatian tersendiri. Seperti halnya yang disuarakan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Ibu Risma sudah bersikukuh pada penilaiannya tentang kemampuan anggaran Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan gaji ke-13 dan THR lebaran tahun ini belum ada.

“Tadi saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu, kami jatahnya Cuma segitu. Ya ada uangnya, tapi anggaran kami sudah ter-plotting. Aku keluarkan uang dari mana? Kalaupun ada (anggaran), aku harus kowok-kowok (merogoh) yang lain,” tandas Risma.

Risma juga masih bingung memikirkan nasib tenaga honorer di Kota surabaya serta tenaga outsourcing. Menurut Risma, jika PNS saja diberi THR tentu saja mereka para pegawai non-PNS juga akan protes dan ingin diberikan THR juga.

Apa yang disuarakan dan dikeluhkan oleh Risma juga menjadi perhatian beberapa netizens di dunia maya. Salah satunya adalah Do_Ra_Dong di akun Twitter @Ronin948.

“Tri Rismaharini walikota Surabaya berkeberatan THR dibebankan dari dana APBD dan beberapa daerah yang APBD-nya cekak sudah mulai berteriak karena tidak mampu.Inikah kerja demi pencitraan 2019 berujung teriakan keberatan dimana-mana.”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.