Press "Enter" to skip to content

Pelantikan Komjen Iriawan Cacat Hukum!

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares
Komjen M Iriawan dilantik menjadiPenjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih dan melantik Komjen M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka Kota Bandung, Senin (18/6/2018). Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan yang sudah memasuki masa pensiun.


Tentu saja pelantikan ini menuai pro kontra dari banyak orang. Pasalnya, di dalam Undang-Undang secara tegas memerintahkan anggota Polri untuk netral dalam kehidupan politik praktis. Seperti yang tertuang pada UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (2) tentang Polri. Jika seorang anggota Polri aktif ingin terjun ke kancah perpolitikan praktis nasional, yang bersangkutan harus mengundurkan diri ataupun pensiun dari dinas kepolisian. Seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (3).

Akan tetapi, pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat tentu saja sudah menabrak UU yang ada tersebut. Oleh karena itu, beberapa pihak menganggap pelantikan tersebut cacat dan tidak menutup kemungkinan menodai Pemilihan Gubernur (Pilgub) serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni nanti. Publik tentu akan bertanya mengenai kebijakan yang diambil oleh Mendagri Tjahjo Kumolo tersebut. Apakah pengangkatan M Iriawan memang porsinya sebagai anggota Polri untuk mengayomi masyarakat, atau mungkin hanya untuk memuluskan pemenangan Pilgub Jabar untuk parpol dan kandidat tertentu.

Diketahui bahwa Salah satu kandidat paslon Gubernur Jawa Barat yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan merupakan dari intitusi Polri. Sementara itu, sosok Mendagri juga dari partai yang sama. Ditambah rezim ini dikuasai oleh parpol yang juga sama. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin ada agenda khusus memenangkan paslon yang bersangkutan. Inilah yang dikhawatirkan beberapa pihak atas pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Lemhannas Agus Widjojo membenarkan bahwa Sekretaris Utama Lemhannas Komjen M Iriawan akan dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar. Agus menambahkan nama Iriawan muncul atas permintaan dari pihak Kemendagri.

“Ada suratnya sih (permintaan menjadi Pj Gubernur Jabar),” tutur Agus.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar belum bisa berkomentar banyakmengenai pelantikan Pj Gubernur Jabar yang baru.

“Saya selaku Kapuspen secara resmi kami belum menerima Keppres-nya. Mohon berkenan kawan-kawan konfirmasi langsung beliau (Mendagri),” ucap Bahtiar.

Diketahui bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya sudah menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jabar menggantikan Ahmad Heryawan yang mulai pensiun pada 13 Juni 2018 lalu. Penunjukan nama Iwa Karniwa tertuang dalam Telegram Mendagri Nomor 121.32/3694/Sj pada 8 Juni 2018.

Protes keras atas ketidaksetujuan pelantikan M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar juga dilakukan oleh beberapa tokoh. Mereka mengungkapkannaya di sosial media. Seperti yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI yang sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, yang menulis di akun Twitter-nya @fadlizon.

“Dulu dinyatakan batal oleh Menkopolhukam, skrg mau dilantik, ini jelas kebohongan publik. Pemerintah menipu rakyat. Pilkada Jabar ternoda.”

Senada dengan Fadli Zon, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil A Simanjutak juga mengungkapakan uneg-unegnya di akun Twitter-nya @Dahnilanzar terkait pelantikan Pj Gubernur Jabar ini.

“Menkopolhukam, Kapolri sepakat dibatalkan pengangkatan Perwira polisi jd plt kepala daerah, skrng tiba2 Mendagri kabarnya malah mau melantik. Akal sakit saja yg bilang model pemerintahan sprt ini benar. Siapa sesungguhnya yg memimpin negeri ini? Dan siapa yg bisa dipercaya?”

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *