Press "Enter" to skip to content

Hadiwijaya, “Penyebab Perpecahan Indonesia di 5 tahun Terakhir”

  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
    10
    Shares
5 tahun NKRI dibayang-bayang perpecahan.

Penyebab Perpecahan Indonesia di 5 tahun Terakhir

Oleh: Hadiwijaya

Empat atau lima tahun terakhir kondisi Indonesia tidak nyaman. Suasana perpecahan sangat terasa. Kita harus bersyukur Tuhan masih melindungi, sehingga Indonesia tidak tercerai berai dan terus berdoa memohon perlindungannya.

Tidak banyak yang memahami kenapa situasi ini terjadi. Saya mencoba menuliskannya agar bisa memberikan gambaran kenapa hal tersebut terjadi.

Pilpres 2014 adalah awal mula situasi tersebut terjadi. Dua paslon saja yang bertarung menyebabkan masyarakat terbelah dua. Kedua belah pihak saling menyerang. Menciptakan issue yang dapat menjatuhkan lawannya.

Kubu pro Prabowo memunculkan issue tentang PKI kepada Jokowi. Kubu pro Jokowi memunculkan issue neo orde baru, otoriter, dan Islam garis keras kepada kubu Prabowo.

Prabowo yang pernah memiliki hubungan dekat dengan mantan presiden Soeharto, tidak terlalu sulit untuk diasosiasikan sebagai neo orde baru. Background militer, style yang tegas, serta issue keterlibatannya dalam penculikan aktivis pada era Soeharto dibangun kesan seakan Prabowo adalah pemimpin diktator. Sementara dukungan kuat dari PKS diopinikan sebagai Prabowo ditunggangi oleh kepentingan Islam garis keras.

Ketiga stigma tersebut (Neo Orde Baru, Diktator, dan Islam Garis Keras) berhasil masuk ke mindset para aktivis pro demokrasi dan hampir semua media massa besar di Indonesia untuk anti terhadap Prabowo dan mendukung Jokowi.

Kondisi tersebut menyebabkan media massa mainstream hampir semua seperti mendukung Jokowi dan anti terhadap Prabowo. Demikian pula setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, seakan menjadi corong pemerintah, hanya menampilkan hal baik tentang pemerintah dan menutupi hal buruk. Media massa tidak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Karena media massa tidak menjalankan fungsinya, masyarakat akhirnya menumpahkan kritiknya melalui media sosial.

Polarisasi yang belum sembuh sejak sebelum pilpres, terus berlanjut. Pertikaian antara kubu pro Jokowi dan kontra Jokowi semakin tajam. Jokowi yang setelah menjadi presiden seharusnya merangkul semua pihak, seakan berat sebelah. Beberapa komentar orang2 yang kontra Jokowi langsung diproses hukum, sedangkan tidak untuk sebaliknya.

Kondisi ini nampak seperti sengaja dibuat oleh kubu Jokowi, sebagai penyeimbang kelompok yang kontra. Fanatisme terhadap sosok Jokowi juga dipertahankan. Karena dengan fanatisme terhadap pemerintah, maka berbagai kritik kepada pemerintah akan mendapatkan perlawanan, menjadi seakan “tidak mewakili” masyarakat. Masyarakat diadu dengan masyarakat lainnya

Kondisi ini menyebabkan konflik horizontal masyarakat terus menerus terjadi. Hoax bertebaran dimana-mana, sampai sulit bagi masyarakat untuk mengetahui mana berita yang benar dan yang salah. Kondisi Indonesia selalu gaduh. Tidak tentram dan damai seperti pada masa presiden sebelum-sebelumnya.

Namun buat pemerintahan Jokowi kondisi ini menguntungkan. Selain ia tetap bisa menjaga jumlah dukungan kepadanya, ia lebih sedikit mendapat perlawanan. Jangankan perlawanan dari masyakarat, kondisi ini menyebabkan oposisi di legislatif jadi tidak berani bersuara. Karena jika oposisi agresif, maka suasana panas semakin tidak terkendali di masyarakat dan dapat terjadi goro-goro (chaos).

Kedua belah pihak saling melempar tuduhan sebagai sumber hoax dan keributan tersebut. Pihak pro Jokowi melontarkan tuduhan bahwa produsen hoax dan keributan adalah pihak kontra Jokowi, demikian pula sebaliknya.

Dalam analisis saya, saya menduga bahwa sumber hoax dan keributan sesungguhnya dari kubu Jokowi. Kondisi ini tidak akan terjadi jika media massa netral, Jokowi menjadi presiden untuk semua masyarakat, dan penerapan hukum dilakukan tidak tebang pilih.

Secara faktual juga bisa kita lihat dari hasil pilkada DKI, Jabar dan Jateng. Kenapa kita lihat di 3 pilkada ini? Karena di 3 pilkada ini Gerinda, PKS dan PAN sebagai partai pendukung setia Prabowo sejak pilpres 2014 bersatu.

Dalam pilkada DKI, setelah Anies-Sandi paslon yang didukung Gerindra, PKS dan PAN dinyatakan menang, keributan dan kegaduhan tidak berhenti. Terus saja ribut, bahkan sampai sekarang setelah hampir 1 tahun berlalu. Sementara sebaliknya di Jabar dan Jateng, ketika paslon yang didukung Gerindra, PKS dan PAN ditetapkan kalah, suasana tenang, walau sebelum keputusan KPU pilkada Jabar cukup gaduh.

Walaupun fenomena keributan ini bersifat timbal balik, namun dari 3 pilkada tersebut, kita dapat menyimpulkan dengan mudah bahwa karakter pendukung Gerindra, PKS dan PAN, tidak senang menciptakan keributan dan kegaduhan.

Dari sana sebenarnya kita akan mudah mengurai bahwa suasana ribut dan gaduh, serta perselisihan yang saat ini terjadi adalah diciptakan atau disebabkan oleh kubu pro Jokowi sendiri.

Menariknya, saya perhatikan kubu pro Jokowi kadang paranoid sendiri dengan issue yang dibangunnya. Seperti mengaitkan kubu Prabowo dengan Islam garis keras. Issue kekhalifahan HTI dan anti pancasila dimunculkan sebagai bagian yang menunggangi Prabowo, dan saat ini mereka paranoid sendiri dengan issue kekhalifan bahkan sampai pada atribut bertuliskan syahadat.

Padahal jika mereka membaca buku atau artikel2, HTI itu sejak awal munculnya anti demokrasi. Jangankan mendukung Prabowo melalui PKS, sejak zaman saya kuliah tahun 90an, antara PKS (dulu dikenal jamaah Tarbiyah) dan HTI berseteru karena beda pandangan politik. PKS berpolitik dan tidak anti demokrasi, sedang HTI anti demokrasi.

Akun2 robot yang banyak ditemukan dengan berbagai nama buat mendukung Jokowi digunakan untuk menjaga fanatisme terhadap Jokowi, mempengaruhi opini agar dukungan terhadap Jokowi tetap dapat dijaga.

Menjadi sulit dihindari ketika terdapat spekulasi bahwa situasi perpecahan ini, konflik antara masyarakat sengaja dibuat dan dipertahankan oleh kubu Jokowi untuk menjaga dan mempertahankan kekuasannya.

Semoga dengan artikel ini masyarakat menjadi paham, kenapa dalam 5 tahun belakangan ini kondisi kehidupan berbangsa kita tidak nyaman dan damai. Dan bila kita ingin kembali damai, tentu seharusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan saat pilpres 2019 nanti!

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *