Press "Enter" to skip to content

Negara-Negara Pasifik Selatan Tersadar Resiko ‘Debt-Trap’ Diplomacy!

  • 9
  •  
  •  
  •  
  •  
    9
    Shares

Jebakan Utang
Utang Negara-Negara Pasifik Selatan Ke China Akan Segera Jatuh Tempo.
Tagihan pertama utang sebagian negara-negara pasifik selatan yang menerima paket pinjaman China melalui program global Belt and Road Initiative (BRI) akan jatuh tempo tahun ini- namun hanya sedikit yang mampu membayar.

Keberadaan negeri yang harus mengeluarkan dana dipicu akibat seringnya bencana alam, pembangunan infrastruktur yang runtuh dan gagal, serta pertumbuhan ekonomi yang rendah, menjadikan Kepulauan Pasifik target alami bagi ambisi pembangunan infrastruktur global China (BRI) senilai US $ 1triliun.

Bahkan pinjaman-pinjaman kecil juga diberikan ke negara-negara seperti Tonga, Vanuatu, dan Papua New Guinea, tetapi kemampuan untuk membayar atau menegosiasikan pembayaran utang, seperti menguji pemerintah-pemerintah Pasifik yang sekarang untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak populer secara politik akibat utang-utang itu.

Tekanan itu jelas dirasakan Nauru, salah satu wilayah terkecil di kawasan Pasifik. Nauru harus berhadapan dengan China minggu ini karena menjadi tuan rumah Forum Pulau Pasifik, sebuah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama regional.

Bentrokan itu terjadi karena delegasi China yang terlalu menuntut, tetapi para delegasi wilayah pasifik juga mengemukakan frustrasi yang dirasakan banyak negara dengan China karena negara itu secara agresif menekan masing-masing negara Pasifik untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Presiden Nauru Baron Waqa menolak mengizinkan perwakilan China untuk menangani forum di depan perdana menteri Tuvalu. Tuvalu dan Nauru telah mempertahankan hubungan dengan Taiwan meskipun ada tekanan dari Beijing.

Waqa mengatakan diplomat utama China, Du Qiwen, telah “sangat kurang ajar” dan seorang “pengganggu”, menurut laporan Reuters tentang insiden tersebut. Setelah meminta maaf, Waqa mengatakan “dari pertemuan di Nauru ini, ke depan, kami tidak akan membiarkan perilaku semacam ini di ruang pertemuan Pasifik kami,” kata laporan itu.

Ketegangan ini tampaknya akan meningkat ketika putaran pembayaran pertama datang karena pinjaman infrastruktur yang relatif besar yang telah diambil negara-negara Pasifik dengan China.

Belajar dari lepasnya Pelabuhan Hambantota, Srilanka 

Bulan ini, Tonga akan memulai jadwal pembayaran kembali pinjaman sebesar US $ 115 juta dari China untuk membangun kembali infrastruktur di ibu kotanya, Nuku’alofa dan memperluas infrastruktur di daerah pedesaan di pulau itu.

Bagi Cina, pinjaman US $ 115 juta itu nyaris tidak berpengaruh besar dalam perkiraan anggaran BRI sebesar 1 triliun dolar AS. Bagi Tonga, bagaimanapun, itu hampir sepertiga dari produk domestik bruto tahunannya dan akan menggandakan beban utang nasional pulau itu.

Papua Nugini (PNG) dan Vanuatu juga diperkirakan akan menghadapi tekanan utang karena pinjaman akan jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. PNG berutang kepada Cina hampir US $ 2 miliar yang timbul dari pinjaman lunak, atau hampir seperempat dari total utangnya. Untuk Vanuatu situasinya lebih ekstrim, dengan pinjaman berutang Beijing mewakili sekitar setengah dari utang luar negerinya.

Gabrielle Chefitz dan Sam Parker mengeluarkan peringatan dalam jurnal yang berjudul “Debtbook Diplomacy” yang diterbitkan oleh Harvard University Kennedy School pada bulan Mei. Para cendekiawan mencatat bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara Pasifik dan Asia, tapi juga terjadi di Afrika, di negara-negara berkembang.

“Berkali-kali, negara-negara menunjuk ke Sri Lanka,” kata Chefitz. Tahun lalu, Sri Lanka tidak dapat membayar kembali sekitar US $ 1 miliar utang setelah mengambil serangkaian pinjaman bunga tinggi di bawah skema BRI. Pada bulan Desember, Cina memiliki saham pengendali ekuitas dan sewa 99 tahun di pelabuhan Hambantota yang penting.

Untuk negara-negara Kepulauan Pasifik yang pernah menggunakan kredit China yang mudah, insiden tersebut telah menjadi peringatan yang jelas tentang risiko yang mengikis kedaulatan proyek dan pinjaman yang terkait dengan BRI.

Beijing Bantah Hendak Membangun Pangkalan Angkatan Laut di Vanuatu

Australia secara tradisional menjadi penyedia bantuan terbesar di kawasan ini, posisi mereka digantikan China dengan cepat. Perubahan prioritas politik yang mementingkan kepentingan dalam negeri telah mengakibatkan pemotongan tajam anggaran bantuan Australia, termasuk pemotongan pengeluaran untuk negara-negara Kepulauan Pasifik.

Namun, masuknya Cina secara cepat di kawasan itu telah membuat Australia harus merubah strateginya dengan negara-negara pasifik selatan tersebut, khususnya di tengah laporan pada bulan April bahwa Beijing mendekati Vanuatu tentang ide pembentukan pangkalan angkatan laut di negara kepulauan itu.

Sementara Canberra pernah memiliki hubungan yang tegang dengan banyak negara Pasifik, sering karena dianggap arogan dalam berpolitik, namun Vanuatu dan Australia telah menikmati hubungan bilateral yang kuat selama beberapa dekade. Ini termasuk pelatihan militer dan keamanan serta bantuan akuntansi sebagian besar investasi asing langsung dari negara kepulauan kecil itu.

Baik Vanuatu ataupun China membantah mereka telah mendiskusikan kemungkinan pembangunan pangkalan angkatan laut, tetapi laporan tersebut menggarisbawahi keprihatinan Australia dan Kepulauan Pasifik lainnya tentang ambisi komersial dan strategis Beijing di wilayah tersebut.

“Di satu sisi, negara-negara mulai sadar tantangan apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan,” kata Chefitz. “Tapi Cina lebih sensitif terhadap citranya. Setelah banyak mendengar cerita (kritis) yang signifikan, mereka semakin sadar akan investasi yang mereka buat dan menciptakan instrumen hutang yang lebih fleksibel”

Chefitz mencatat bahwa persepsi yang meningkat bahwa China akan menggunakan investasi dan pinjaman BRI untuk secara agresif merampas pelabuhan dan pangkalan militer di sekitar Indo-Pasifik akan merusak citra soft power yang sebelumnya dipelihara dengan hati-hati.

Beberapa pihak percaya Australia dapat memanfaatkan pergeseran persepsi yang muncul untuk mendapatkan kembali kehilangan pengaruh di Pasifik. Greg Colton, seorang peneliti Kepulauan Pasifik, merekomendasikan penggunaan hubungan multilateral dengan kekuatan lain yang memiliki kepentingan yang sama di kawasan itu, khususnya Jepang, AS, Prancis, Selandia Baru dan India. Hal ini merupakan bentuk pengembangan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan memperkuat hubungan secara tradisional dengan negara-negara ini (pasifik).

Bisa saja hal itu cepat disadari dan mungkin saja ide tersebut sedang berjalan. Pada akhir Juli, Australia bersama dengan AS dan Jepang mengumumkan rencana baru yang masih samar untuk bersaing dengan proyek-proyek BRI di Pasifik. Meskipun belum ada rincian skema tersebut, namun rencana itu telah dirilis dan diharapkan kemitraan ini akan menawarkan pinjaman dengan ukuran yang sama dengan BRI, tetapi dengan suku bunga yang jauh lebih rendah dan tanpa ikatan yang mengancam kedaulatan.

Kecurigaan sebelumnya tentang aktivitas Australia, AS, dan Jepang di kawasan Pasifik mungkin telah mereda dengan sendirinya mengingat pembelajaran kasus Sri Lanka dan meningkatnya kekhawatiran tentang “perangkap utang” BRI. Dan dengan kekuatan besar sekarang bersaing untuk pengaruh, negara-negara Pasifik mungkin segera memiliki kemewahan memilih daripada meminta bantuan dan investasi asing.

Sumber: atimes.com

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *