Press "Enter" to skip to content

Kasus Pelanggaran HAM 1998, Sudutkan Prabowo dalam Debat Pilpres?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mungkinkah Prabowo Terlibat dalam Kasus Pelanggaran HAM 1998?

Jelang pelaksanaan Debat Pilpres, yang akan digelar pada Kamis malam, 17/01/2019, dugaan sebagian besar masyarakat Indonesia, Prabowo akan disudutkan oleh paslon nomor urut 01, terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1998.

Sebagaimana diketahui, pada 13 – 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan bernuansa SARA di Jakarta dan sejumlah kota lainnya, yang dipicu oleh penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 2018. Kasus pelanggaran HAM yang menimbulkan banyak korban tersebut hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar, karena kesimpangsiuran data.

Sementara Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kopassus dan memimpin Tim Mawar, diduga ikut terlibat dengan memerintahkan pasukannya untuk menghilangkan secara paksa sejumlah aktivis. Tuduhan tersebut oleh Prabowo pernah dibantah dengan mengatakan bahwa dirinya hanya memerintahkan untuk menculik 9 aktifis yang kemudian dikembalikan lagi dalam keadaan hidup.

Terlepas dari pembelaan yang pernah disampaikan Prabowo, kuat dugaan kasus pelanggaran HAM 1998 bakal diangkat oleh Jokowi – Ma’ruf dalam debat Pilpres, menyusul beredarnya video di salah satu televisi swasta yang berisi percakapan antara Fadli Zon dengan almarhum Munir.

Dalam video tersebut terlihat, Munir menyampaikan bahwa Prabowo tidak ada salahnya untuk bersaksi di pengadilan, agar kasus besar tersebut bisa lebih terang benderang.

Terkait dengan beredarnya video dan pelanggaran HAM 1998, Pengamat Politik dari IPI (Indonesian Public Institute), Karyono Wibowo mengatakan bahwa jika berpedoman pada Surat Keputusan DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Prabowo diberhentikan dengan tidak hormat dari militer karena masalah penculikan.

“Namun, dalam perkara tersebut, yang diadili hanya anggota Tim Mawar saja, sementara komandannya, yaitu Pak Prabowo Subianto, tidak pernah diadili. Sehingga akan aneh jika kita berharap kasus tersebut akan tuntas apabila Pak Prabowo jadi presiden, karena sama saja meminta Prabowo untuk mengadili diri sendiri,’ kata Karyono.

Menurutnya, penuntasan dugaan pelanggaran HAM harus berpijak pada regulasi yang ada yaitu Undang-undang No.26/2000 tentang HAM. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa yang menjadi penyelidik adalah Komnas HAM sedang yang menjadi penyidik dan penuntut adalah Kejaksaan Agung.

“Sebagai masyarakat sipil, kita harus terus mendorong Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam menuntaskan dugaan penculikan 13 aktifis pro reformasi,” papar Karyono.

Mungkinkah beredarnya video percakapan almarhum Munir dengan Fadli Zon serta pernyataan dari Pengamat Politik IPI merupakan sinyal bahwa Prabowo akan disudutkan oleh Jokowi – Ma’ruf Amin terkait kasus pelanggaran HAM 1998?  Kita tunggu jawabannya dalam Debat Pilpres, 17/01/2019. (*)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.