Press "Enter" to skip to content

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, Faktor Kemanusiaan atau Pencitraan?

  •  
  •  
  •  
  •  
Ustad Abu Bakar Ba’asyir

Terpidana kasus teroris, Abu Bakar Ba’asyir dipastikan akan bebas pada pekan depan melalui keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, karena masa tahanan yang harus dijalani Ba’asyir sebenarnya masih belum habis.

Dihadapan awak media, Jokowi menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil karena faktor kemanusiaan, mengingat Ba’asyir sudah berulangkali melakukan medical ceck up di RSCM Jakarta.

“Beliau kan sudah sepuh, jadi pertimbangannya ya kemanusiaan,” kata Jokowi. Pertimbangan tersebut diambil setelah melalui proses yang panjang. “Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar dan terakhir dengan Pak Yusril. Sedang prosesnya nanti dengan Kapolri. Jadi untuk mengetahui lebih detail tentang proses pembebasan tersebut dapat ditanyakan langsung ke Kapolri,” papar Jokowi di Ponpes Darul Arqam, Jawa Barat, 18/1/2019.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tanpa syarat tersebut disatu sisi diapreasiasi oleh Wakil Sekjend PAN, Saleh Partanoan Daulay, namun disisi lain dia juga menuduh bahwa pembebasan tersebut merupakan upaya dari Jokowi untuk meraih simpati publik jelang pelaksanaan Pilpres 2019.

“Harusnya, pembebasan tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu karena ustadz Abu Bakar Ba’asyir selama ini sering sakit-sakitan.  Permohonan pembebasan juga sudah lama dilakukan, namun  baru sekarang permohonan tersebut dipenuhi oleh Presiden,” kata Partanoan.

Hal itulah yang membuat Partanoan curiga ada maksud lain dari pembebaasan Ba’asyir diluar alasan kemanusiaan. “Apakah pembebasan tersebut murni karena alasan kemanusiaan sebagaimana disampaikan Presiden atau ada niat dan alasan yang lain? Di tengah kontestasi Pilpres yang sangat ketat, hal itu bisa saja dipertanyakan.”

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Andre Rosiade, Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, pada 19/1/2019. Menurutnya, Ba’asyir memang sudah saatnya memperoleh pembebasan bersyarat karena dari vonis 15 tahun penjara, Ba’asyir sudah menjalani dua per tiga masa tahanan.

“Tanpa campur tangan dari Jokowi, apalagi nasihat Yusril, Ba’asyir memang sudah waktunya memperoleh haknya sebagai terpidana. Jadi jangan dibangun narasi-narasi seolah Jokowi perduli terhadap Ustad Ba’asyir,” pungkas Andre.

Tanggapan yang berbeda disampaikan oleh Sekjend PPP, Asrul Sani. Dia berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh Presiden sudah sejalan dengan revisi KUHP serta tidak ada sangkut pautnya dengan Pilpres.

“Dalam R-KUHP yang diajukan pemerintah, narapidana yang berumur 70 tahun atau lebih, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjalani hukuman penjara yang masih tersisa. Artinya, saat pemerintahan Jokowi mengajukan R-KUHP terkait perikemanusiaan, itu didesain sebagai politik hukum. Jadi jangan direspon sebagai langkah politik untuk mencari simpati publik dalam rangka Pilpres,” terang Asrul Sani yang saat ini merupakan anggota Komisi III DPR. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.