Press "Enter" to skip to content

Fadli Zon: Pembebasan Ba’asyir Jelas Manuver Politik

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Fadli Zon

Dibebaskannya narapidana teroris, Ustad Abu Bakar Ba’asyir, dalam pandangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, merupakan upaya pemerintah untuk meraih simpati umat Islam dan bukan karena unsur kemanusiaan. Hal tersebut disampaikannya di hadapan wartawan pada hari Senin, 21/1/2019 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta.

“Jelas ini merupakan manuver politik. Karena banyak sekali ulama yang dikriminalisasi seperti Habib Rizieq, namun sampai sekarang kasusnya masih belum jelas,” ungkap Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR ini juga menambahkan bahwa pemerintah serkarang sedang mempermainkan hukum untuk dijadikan alat politik, karena perlakuan pemerintah terhadap Ba’asyir berbeda dengan perlakuan terhadap ulamna yang kritis kepada pemerintah.

Namun demikian, upaya pemerintah untuk meraih suara umat Islam dengan membebaskan Abu Bakar Ba’asyir tersebut, oleh Fadli Zon dinilai tidak akan berhasil, karena menurutnya masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa membedakan antara langkah kemanusiaan dengan langkah politik.

Pendapat Fadli Zon tersebut setali tiga uang dengan pendapat yang disamnpaikan Ketua GNPF-Ulama Binjai, Ustadz Sani Abdul Fatah. Pembebasan Ba’asyir menurutnya bukan karena unsur kemanusiaan, tapi memang sudah menjadi hak dari terpidana, karena Abu Bakar Ba’asyir telah melewati 2/3 dari masa hukuman yang harus dia jalani.

“Kamaia tidak melihat adanya unsur kemanusiaan, karena aromanya sangat politis sekali. Tampak jelas bahwa rezim saat ini ingin mengembalikan kepercayaan umat Islam dengan menebarkan citra bahwa mereka melindungi dan memperlakukan tokoh-tokoh Islam dengan baik,” kata Sani.

Bagi Sani, pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tidak bedanya dengan sebuah drama komedi dimana terdapat kisah adanya adegan yang menipu untuk dapat membuat penonton tertawa dan terhibur.

Apa yang disampaikan Fadli Zon dan Sani Abdul Fatah tersebut ditampik oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Disela kunjungannya ke kediaman Airlangga Hartarto, Dedi menyampaikan agar pembebasan Ba’asyir tidak dikaitkan dengan unsur politik.

“Jangan diembel-embeli dengan kepentingan poilitik. Justru sikap kemanusiaan ini patut mendapat penghormatan dengan tanpa melihat aspek kasusnya,” papar Dedi.

Menurut Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini, stigma kriminalisasi ulama yang selama ini dibangun untuk menyudutkan Jokowi semestinya tidak boleh dibiarkan, karena justru berdampak buruk bagi Islam itu sendiri.

“Namanya ulama ya ulamanya agama, sedang pilihan politik merupakan hal yang berbeda,” tegas Dedi Mulyadi. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.