Press "Enter" to skip to content

Ahok Bebas, Bagaimana dengan Kasus Reklamasi dan Kalijodo?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ahok bebas setelah mendekam penjara lantaran kasus penistaan agama. Apakah kasus tukar guling reklamasi dan kalijodo akan diangkat?

Tepat setahun yang lalu. Tulisan ini pernah beredar di sosial media. Apakah kasus dugaan tukar guling Penggusuran Kalijodo dan Reklamasi akan kembali diangkat guna  menyeret Basuki Tjahja Purnama ke penjara? Sebuah potret keadilan akan kembali diuji. Untuk menyegarkan ingatan, ada baiknya tulisan ini dibaca lagi.

AKHIRNYA KALIJODO DAN REKLAMASI MULAI SERET AHOK

Grup Tempo dan GM yang selama ini getol berperan sebagai buzzer-nya Ahok tiba-tiba berbalik haluan. Hari ini headline Koran Tempo sangat kritis menguliti Ahok dalam kasus korupsi reklamasi. Judulnya pun tak main-main: *Penggusuran Kalijodo Disebut Barter Reklamasi dan Agung Podomoro Seret Ahok. Wow… ada apa dengan Tempo?*

Dalam artikel utama yang berjudulPenggusuran Kalijodo Disebut Barter Reklamasi, dengan terang benderang dan tanpa basa-basi Koran Tempo mengupas tuntas biaya-biaya yang diminta Ahok dari Agung Podomoro untuk membiayai penggusuran kawasan Kalijodo dan 12 proyek pemprov DKI Jakarta lainnya.

Untuk penggusuran Kalijodo, Koran Tempo menulis bahwa PT Agung Podomoro Land harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 6 miliar. Dana sebesar Rp 6 miliar tersebut digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur kawasan Kalijodo. Tentu saja jumlah Rp 6 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi dana yang dimiliki Satpol PP untuk melakukan penggusuran tak mencapai 1 miliar.

Dan keterlibatan TNI inilah yang dikecam oleh AM Fatwa. Sayangnya, akibat kecamannya, AM Fatwa justru mendapat ancaman pembunuhan. Kini, kasus ancaman pembunuhan terhadap AM Fatwa telah ditangani oleh Bareskrim Polri.

Masih menurut headline Koran Tempo, keterlibatan Agung Podomoro dalam penggusuran Kalijodo diketahui setalah KPK melakukan penggledahan di kantor Agung Podomoro. Dalam penggledehan tersebut KPK berhasil menemukan dokumen penting terkait proyek-proyek Pemprov yang dibiayai oleh Agung Podomoro.

Sumber internal KPK menyampaikan kepada Koran Tempo totalnya ada 13 proyek Pemprov DKI Jakarta yang dananya dimintakan dari Agung Podomoro. Dokumen yang ditemukan oleh KPK juga membuktikan bahwa julukan Ahok sebagai Gubernur Podomoro bukanlah isapan jempol. Dokumen tersebut membuktikan bahwa Ahok memang memiliki kedekatan khusus dengan Agung Podomoro. Ahok pun mengakui memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Direktur Agung Podomoro, Ariesman Widjaja.

Masih menurut sumber internal di KPK total dana talangan Agung Podomoro untuk membiayai 13 proyek Pemprov tersebut sebesar Rp 392 milyar.

Dalam laporannya Koran Tempo juga mengungkapkan bahwa tersangka Ariesman Widjaja selaku Presiden Direktur Agung Podomoro telah membenarkan isi dokumen temuan KPK tersebut. Kepada penyidik yang memeriksanya Ariesman Widjaja mengakui kebenaran seluruh isi dokumen yang ditemukan oleh KPK.

Hal yang paling menarik dari kesaksian Ariesman Widjaja adalah terkait pengakuannya bahwa biaya proyek pemprov DKI Jakarta yang dimintakan ke Agung Podomoro tersebut akan diganti melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi.

Artinya, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Agung Podomoro untuk membiayai proyek penggusuran dan pembangunan rusun akan dibarter dengan proyek reklamasi.

Selama ini publik dikecoh dengan dana kontribusi 15% dan 5%. Padahal masalah utamanya bukanlah dana kontribusi. Jika urusannya hanya dana kontribusi maka dengan mudah bisa dibuat melalui Pergub. Rekaman pembicaraan Ahok, Sunny dan Aguan yang dimiliki KPK jauh lebih penting dibandingkan masalah dana kontribusi.

Sepertinya Ariesman pun tidak mau sendirian dan mulai menyeret Ahok masuk dalam pusaran korupsi, jadi ingat Nazaruddin dengan Anas Urbaningrum. Saat itu, Nazaruddin pun tidak mau sendirian akhirnya menyeret Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh dan Anas Urbaningrum.

Di luaran, Ahok boleh saja menolak keterangan Ariesman Widjaja tersebut. Bahkan Ahok boleh saja mengaku bahwa pemeriksaannya hanya untuk melengkapi berkas Ariesman dan Sanusi. Tapi sumber Tempo di internal KPK menyebutkan Ahok diintrogasi terkait permintaan Pemprov DKI Jakarta kepada Agung Podomoro untuk membiayai sejumlah proyek Pemprov. Selama 8 jam pemeriksaan di KPK, Ahok dicecar pertanyaan terkait barter proyek reklamasi dengan proyek pemprov.

Meskipun membantah keterangan Ariesman, sayangnya Ahok pun tak mampu memberikan keterangan darimana saja dana yang digunakan untuk membiayai 13 proyek seperti tertulis dalam dokumen yang ditemukan KPK. Padahal jika sumber dananya jelas pasti sangat mudah bagi Ahok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi selama ini Ahok dicitrakan sebagai gubernur yang bersih, transparan dan professional.

Masak sih, orang yang sudah dicitrakan bersih, transparan dan professional tidak mampu menjawab darimana dana untuk membiayai 13 proyek pemprov tersebut?

Setelah diperiksa selama 8 jam dalam korupsi reklamasi, sepertinya Ahok akan makin sibuk bolak-balik ke KPK.

Jika dalam kasus korupsi reklamasi KPK menyebutnya sebagai GRAND CORRUPTION, maka dalam kasus Sumber Waras BPK menyebutnya dengan KORUPSI YG SEMPURNA. GRAND CORRUPTION karena melibatkan pengusaha, eksekutif dan legislatif. Sedangkan KORUPSI YG SEMPURNA karena dilakukan dari tahap awal hingga tahap akhir.

Salam reklamasi!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.