Press "Enter" to skip to content

Ahmad Dhani divonis Bersalah, Bukti Pemerintah Anti Perbedaan Berpendapat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ahmad Dhani

Akhirnya, Ahmad Dhani, musisi sekaligus politisi dari Partai Gerindra divonis 1,5 tahun penjara oleh PN Jakarta Selatan, setelah dinyatakan bersalah telah melakukan ujaran kebencian melalui akun twitternya pada tahun 2017.

Menanggapi vonis yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani, Koordinator Jubir BPN, Dahnil Anzar menilai bahwa pentolan Dewa 19 tersebut merupakan korban dari rezim yang berkuasa dan kubunya telah siap seandainya ada lagi korban yang menyusul setelah Ahmad Dhani.

“InsyaAllah nyali kami tidak surut, karena mereka yang bertauhid tidak pernah kalah. Dia (Ahmad Dhani) adalah pejuang yang menjadi korban rezim, namun tetap berdiri tegak dan melawan,” tegas Dahnil.

Vonis yang membuat Ahmad Dhani harus mendekam di Rutan Cipinang tersebut, menurut Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, merupakan bukti bahwa di era sekarang kebebasan berpendapat sangat mahal. Padahal, sejak demokrasi dibangun melalui reformasi pada tahun 1998, kebebasan berpendapat merupakan tulang punggung yang harus dijaga dan dipelihara.

“Sebuah kekuasaan itu seharusnya membutuhkan kritik dan pandangan yang berbeda agar  kekuasaan bisa menjadi langgeng. Jadi, sahabat-sahabat kita yang duduk di pemerintahan, seharusnya tidak perlu alergi terhadap perbedaan berpendapat,” ungkap  anggota Komisi III DPR-RI ini.

Bagi Hinca, serangan yang dilontarkan Dhani melalui kata-kata, seharusnya juga dibalas dengan kata-kata, bukan justru dilarikan  ke ranah hukum.

“Di sebuah negara yang demokratis, dengan ruang publik yang bebas untuk menyampaikan pendapat, kata-kata seharusnya dibalas dengan kata-kata. Ayo kita kembalikan ruang publik, kita kembalikan demokrasi dalam berpendapat,” pungkas Hinca Pandjaitan. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.