Press "Enter" to skip to content

Penempatan Pekerja Migran Indonesia Satu Kanal ke Arab Saudi, Sarat Kepentingan Politik

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diskusi Model Ideal Implementasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Satu Kanal ke Arab Saudi

Keluarnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.291 Tahun 2018 tentang Penempatan PMI (Pekerja Migran Indonesia) Satu Kanal ke Arab Saudi, tidak saja bertentangan dengan Undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, tapi juga sarat dengan kepentingan politik, hal tersebut disampaikan oleh Praktisi Hukum, Said Salahudin, dalam sebuah acara diskusi bertema “Model Ideal Implementasi Penempatan TKI Satu Kanal” yang digelar PWKI (Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan) dan INSED (Indonesian Network for Information and Economy Develompent) di Jakarta pada 30/01/2019.

Said menyampaikan, Kepmen tersebut mengabaikan tentang perlindungan PMI mengenai syarat proteksi TKI oleh Negara tujuan, karena dalam salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 31 UU No.18/2017 disebutkan bahwa Negara penerima PMI harus memiliki undang-undang yang melindungi TKA (Tenaga Kerja Asing).

“Padahal dari dulu Arab Saudi tidak memiliki aturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap TKA. Terus, apa benar kalau sekarang ada? Isinya seperti apa? Kenapa dalam Kepmen tidak tidak dicantumkan?” kata Said.

Itu sebabnya Said memiliki kecurigaan, tujuan dikeluarkannya Kepmen tersebut adalah untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi seseorang atau kelompok tertentu atau parpol tertentu.

Kecurigaan tersebut semakin kuat karena dalam Kepmen disebutkan bahwa P3MI (Perusahaan Pekerja Migran Indonesia) yang boleh mengirimkan PMI ke Arab Saudi harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam  memberangkatkan PMI dan harus bergabung dengan APJATI (Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia).

“Kalau harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun, artinya hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang bisa mengirimkan MPI. Ini berbahaya. Apalagi harus sudah bergabung dengan APJATI,” tutur Said.

Praktisi Hukum ini bahkan mencurigai, Kepmen yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan tidak lepas dari kepentingan politik, utamanya terkait dengan nomor induk kependudukan. Itu sebabnya Said menyampaikan usulan agar Kepmen No.291 Tahun 2018 digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat dibatalkan.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Said Salahudin, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf menyampaikan bahwa selaku legislator, pihaknya akan menampung aspirasi dari masyarakat.

“Karena Keputusan Menaker merupakan domain pemerintah, maka yang dapat kami lakukan adalah terus memonitor. Sedang bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut, silahkan melayangkan gugatan ke PTUN,” kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Dalam pandangan Dede Yusuf, Kepmenaker tersebut memang terkesan memberikan ruang yang sangat besar kepada pihak swasta, sementara isi dari UU 18/2017 justru sebaliknya, yaitu memprioritaskan peran pemerintah dalam penempatan PMI agar perlindungan terhadap PMI semakin meningkat. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.