Press "Enter" to skip to content

Utang Negara Semakin Menumpuk, Produktif atau Konsumtif?

  •  
  •  
  •  
  •  
Utang Negara Semakin Menumpuk

Menanggapi kritik yang disampaikan Prabowo Subianto mengenai utang negara yang semakin menumpuk dan menyebut bahwa menteri keuangan hanya menteri pencetak uang, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menepis kritikan tersebut dan membandingkannya dengan pemerintah terdahulu.

Dihadapan undangan yang hadir pada acara DBS Asian Insight 2019 yang bertempat di Grand Ballroom, Hotel Mulia Senayan Jakarta, pada 31/01/2019, Luhut mengatakan bahwa utang Indonesia saat ini bukan konsumtif melainkan produktif, karena utang tersebut dipakai untuk membiayai infrastruktur.

“Utang-utang kita semuanya utang yang produktif. Saya tahu karena saya juga pebisnis. Jelek-jelek begini saya juga membayar pajak yang lumayan besar. Kalau ada pengamat yang mengkritik kebijakan pemerintah soal utang, itu kan dia doang. Dia doktor ekonomi sedang saya tidak. Namun soal unkrah pedagang, hingga kini belum ada perusahaan saya yang bangkrut,” papar Luhut sambil menyindir pakar ekonomi, Rizal Ramli yang selama ini memang selalu mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi terkait utang negara.

Apa yang disampaikan Menko Kemaritiman bahwa utang Negara dimasa pemerintahan Jokowi merupakan utang produktif, dibantah oleh anggota Komisi X DPR, Ecky Awal Mucharam.

Menurut politisi dari PKS ini, utang pemerintah sekarang sifatnya tidak spesifik untuk satu pos belanja seperti infrastruktur, melainkan akumulasi dari semua pos belanja.

“Jadi pernyataan kalau utang Negara bersifat produktif itu merupakan upaya untuk menyesatkan logika masyarakat. Sebab utang tersebut tercatat secara terpusat dalam bentuk pembiayaan pemerintah yang dipakai untuk semua belanja. Masyarakat perlu tahu bahwa pos belanja untuk pegawai dan belanja barang, jumlahnya justru lebih tinggi jika dibanding dengan belanja modal,” terang Ecky sambil menyebut prosentase kenaikannya yaitu adanya kenaikan dari 49,7 persen menjadi 92 persen untuk pos belanja pegawai dan belanja barang serta hanya tumbuh sebesar 37 persen untuk pos belanja modal, semenjak tahun 2014.

“Jika berpijak dari data tersebut, dari sisi mana utang Negara diklaim sebagai utang produktif?” kritik Ecky.

Politisi dari PKS ini menambahkan bahwa akibat adanya mismanagemen anggaran, utang pemerintah membengkak  ditahun 2015 dan 2016, disebabkan target penerimaan yang tidak realistis, sehingga pemerintah perlu menambah utang guna menutup shortfall yang membuat pada akhir tahun deficit Indonesia membengkak.

“Sebagaimana kita ketahui, pada tahun 2015 membengkak sebesar Rp.76 trilliun dan tahun 2016 membengkak Rp.35 trilliun,” paparmya. Pembengkakan tersebut tidak lain karena terjadinya mismanagemen atau bersifat tidak terencana yang berdampak pada efek minimum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tentunya merugikan rakyat. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.