Press "Enter" to skip to content

Kasus Ali Ngabalin, Permainan Politik Jokowi?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ali Mochtar Ngabalin

Kasus yang menyeret Ali Mochtar Ngabalin terkait manipulasi dokumen Bakomubin (Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia), tiba-tiba dihentikan oleh Bareskrim Polri melalui SP3 (Surat Pemberhentian Perkara Penyidikan) Nomor B/8608/XII/RES7.4/2018/Bareskrim yang mengatakan bahwa kasus Ngabalin merupakan ranah perdata, sehingga pihak pelapor disarankan untuk mengajukan laporan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Keluarnya SP3 tanggal 31 Desember 2018 tersebut sudah barang tentu mengecewakan pihak pelapor, yang membuat kuasa hukumnya meradang dan mengatakan bahwa kasus Ngabalin merupakan permainan politik.

“Surat dari Kabareskrim tersebut membuat kami menilai bahwa hukum sudah mati, hukum sudah dijadikan sebagai alat politik,” ungkap Pitra Romadoni Nasution selaku kuasa hukum dari Bakomubin.

Menurut Pitra, tidak selayaknya Bareskrim dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa kasus yang menjerat Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan tersebut sebagai kasus perdata, karena belum dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tahapan, seperti pemeriksaan terhadap terlapor serta meminta keterangan kepada pelapor.

Kejanggalan itulah yang membuat Pitra tidak hanya meradang, tapi juga melaporkan Bareskrim ke Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan berusaha membawa kasus tersebut pada Debat Pilpres tahap II tanggal 17 Februari 2019 yang akan datang.

“Kami sangat kecewa karena pada debat capres pertama Presiden Jokowi menyampaikan, jika uada pelanggaran hokum, laporkan, dan saya akan perintahkan untuk diproses. Nyatanya mana?” kata Pitra menyampaikan kekecewaannya.

Kasus yang menjerat Ali Mochtar Ngabalin, bermula dari laporan Ketua Umum Bakomubin, Tatang M Natsir pada 4 Desember 218 yang mempersoalkan klaim Ngabalin sebagai Ketua Umum Bakomubin. Menurut Tatang, Ngabalin telah memalsukan dokumen kepengurusan, memalsukan tanda tangan Majelis Syuro Nasional serta memalsukan SK yang dibuatnya sendiri agar memperoleh SK dari Kemenkumham. (AGK).

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.