Press "Enter" to skip to content

Pembelian Lahan 220 Hektar di Kaltim oleh Prabowo atas Ijin JK

  •  
  •  
  •  
  •  
Wakil Presiden Jusuf Kalla

Salah satu materi Debat Pilpres kedua yang masih banyak diperbincangkan hingga saat ini adalah kepemilikan lahan yang sangat luas oleh Prabowo Subianto. Hal tersebut terungkap setelah Joko Widodo menanggapi tudingan Prabowo yang mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah yang selama ini dilakukan Jokowi, hanya menguntungkan satu-dua generasi dan tidak memikirkan masa depan bangsa.

Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi mengatakan, “Pembagian yang tadi saya sampaikan, pembagian yang hampir 2,6 juta itu adalah agar produktif. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar.”

Serangan Jokowi tersebut oleh Prabowo selanjutnya dijawab, “Tanah saya kuasai ratusan ribu hektar benar. Itu HGU, milik negara. Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot.”

Terkait dengan tanah ribuan hektar yang dimiliki oleh Prabowo, salah satu diantaranya, yakni yang ada di Kalimantan Timur, ternyata pembelian HGUnya dilakukan atas ijin Jusuf Kalla. Hal tersebut disampaikan langsung oleh JK di hadapan awak media di Kantor Wapres, Jakarta, 19/02/2019.

Prabowo yang saat itu ingin berbisnis perusahaan kertas, mendatangi JK yang baru saja dilantik sebagai Wakil Presiden mendampingi Soesilo Bambang Yoedhoyono. “Itu 2004 awal, baru sekitar dua minggu saya menjabat Wapres. Artinya waktu itu saya objektif ya, dengan rencana bisnis yang benar dan sanggup bayar cash,” cerita JK.

Lahan hutan industri yang berlokasi di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur seluas 220.000 hektar tersebut adalah lahan hasil sitaan kredit macet di Bank Mandiri yang dibeli Prabowo senilai 150 juta dollar AS. Karena itu JK memerintahkan Dirut Bank Mandiri (saat itu), Agus Martowardoyo agar memberikan lahan tersebut kepada pengusaha yang ingin membeli.

“Saya bilang, ini ada jenderal yang jadi pengusaha. Saya telepon Agus, ‘Agus, kasih ini tapi cash’, tidak boleh ngutang,” papar JK.

Proses pembelian HGU lahan tersebut, tambah JK, sudah sesuai dengan undang-undang dan tidak menyalahi aturan. Lahan tersebut lebih baik dimiliki oleh Prabowo, daripada dimanfaatkan oleh pengusaha asing.

“Waktu itu ada orang Singapura yang mau beli, pengusaha dari Singapura dan Malaysia. Lebih baik dia daripada perusahaan asing. Tapi itu sudah sesuai dengan aturan yang ada, bayar cash di Mandiri dan saya tidak mengijinkan kalau tidak cash, Saya yang putuskan,” kata JK. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.