Press "Enter" to skip to content

Janji Jokowi Setarakan Gaji Perangkat Desa dengan PNS, Hanya PHP!

  •  
  •  
  •  
  •  
Unjuk Rasa PPDI

Janji Presiden Joko Widodo untuk menyetarakan gaji Kepala dan Perangkat Desa setara dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) golongan IIA pada bulan Maret 2019 yang akan datang, gagal diwujudkan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menyampaikan bahwa penyesuaian gaji Kepala dan Perangkat Desa tidak bisa berlaku efektif pada tahun ini karena membutuhkan perubahan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Janji penyesuaian gaji Kepala dan Perangkat Desa tersebut merupakan janji lama yang disampaikan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014. Karena tidak kunjung terealisasi, pada pertengahan Januari 2019, ratusan ribu perangkat desa dari seluruh penjuru tanah air berunjuk rasa menagih janji tersebut.

Akhirnya, Jokowi kembali memberikan harapan kepada para pengunjuk rasa tersebut untuk menyetarakan gaji Kepala Desa, Sekretaris Desa dan 10 perangkat Desa secara bertingkat pada bulan Maret 2019. Besaran penyetaraan gaji tersebut adalah untuk Kepala Desa sebesar 100 persen, Sekretaris Desa 90 persen dan Perangkat Desa sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS golongan IIA.

Namun, janji yang disampaikan untuk kedua kalinya oleh Jokowi kepada para perangkat desa tersebut kembali gagal, karena sebagaimana penjelasan Menteri Dalam Negeri, penyesuaian gaji tidak mungkin dilakukan tahun ini karena butuh perubahan APBN.

“Terkait penundaan penyesuaian gaji, mereka sudah sepakat kok. Pengurusnya kemarin sudah dipanggil oleh Pak Seskab (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung) di istana,” terang Tjahjo Kumolo di Kantor Kemenko PMK, 19/02/2019.

Pertemuan dengan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di istana dibenarkan oleh Ketua Umum PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), Mujito. Tertundanya penyetaraan gaji tersebut menurut Mujito membuat seluruh perangkat desa merasa kecewa dan untuk menutupi kekecewaan, pihaknya meminta kepada pemerintah, untuk kabupaten/kota yang mampu, agar mewujudkan penyesuaian gaji aparat di tahun 2019.

Mujito juga menyampaikan bahwa pihak PPDI menerima keputusan dari Mendagri namun dengan syarat adanya kenaikan prosentase gaji dari janji yang pernah disampaikan Joko Widodo pada pertengahan Januari 2019.

“Syarat dari kami yaitu, jika penyesuaian gaji baru dapat direalisasikan tahun 2020, maka kenaikan gaji perangkat desa 100 persen atau setara dengan gaji PNS golongan IIA, untuk Sekdes 110 persen dan untuk Kepala Desa 120 persen,” kata Mujito.

Menanggapi batalnya penyetaraan gaji Perangkat Desa, Anggota Komisi II DPR-RI, Yandri Susanto menyampaikan bahwa Perangkat Desa seharusnya tidak begitu saja percaya dengan janji yang disampaikan Jokowi, karena bisa jadi janji Jokowi tidak lebih dari PHP (Pemberian Harapan Palsu). Karena untuk dapat merealisasikan penyesuaian gaji dibutuhkan penyelarasan terhadap beberapa aturan terutama yang terkait dengan APBN.

“Pada sisi aturannya saja kan masih belum dibuat, lalu ada nggak dananya jika diambil dari APBN? Jadi kalau Pak Jokowi menyampaikan janji, ya biasa lah, Pak Jokowi kan tukang buat janji,” kata politisi dari PAN ini sambil berharap agar seluruh Perangkat Desa dapat tetap bersemangat melayani masyarakat meskipun janji penyesuaian gaji yang disampaikan Jokowi tidak terealisasi. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.