Press "Enter" to skip to content

Libatkan Militer dalam Proses Pendidikan, Bukti Pemerataan Guru Belum Optimal

  •  
  •  
  •  
  •  

Kerjasama antara Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibangun untuk menugaskan tentara pada satuan pendidikan yang berada di daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Personil TNI tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk mengajar calistung (baca-tulis-berhitung) dasar, bela negara dan olah raga.

Untuk merealisasikan program tersebut, menurut Direktur Jenderal GTK Kemendikbud, Supriano, sebanyak 900 personil TNI AD dari Batalyon 303 Raider Garut dan Batalyon 600 Raider Balikpapan akan menjalani pelatihan dengan pola pelatihan 40 jam pelajaran pada 10 – 15 Maret 2019, dengan materi calistung, pembinaan karakter, kecakapan hidup, kepanduan dan bela negara.

“Ini untuk mengantisipasi ketika sekolah tidak ada gurunya atau saat siswa ingin belajar tetapi sedang tidak ada guru, maka merekalah (prajurit TNI) yang akan memfasilitasi,” kata Supriano.

Langkah yang dilakukan oleh Kemendikbud tersebut, seketika mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemerhati Pendidikan, Doni Koesoema menilai, kebijakan Kemendikbud merupakan dampak dari belum optimalnya pemerataan guru di daerah 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) serta buntut dari keberadaan Universitas yang tidak mumpuni dalam mendidik mahasiswa calon guru yang berdampak saat lulus mereka tidak memiliki komitmen untuk mengabdi di daerah-daerah terpencil.

Karena itu, Doni berharap agar Pemerintah Daerah tanggap dalam urusan pemerataan guru di daerahnya masing-masing disamping harus berani untuk menjamin kesejahteraan dari guru-guru.

“Kalau Pemda tidak bergerak sehingga tidak ada guru sama sekali di daerah 3T, jalan alternatif memang dengan melibatkan TNI, karena TNI kebetulan bertugas di perbatasan,” kata Doni. “Hanya saja, TNI yang akan mengajar harus dipersiapkan, minimal terkait dengan pedagogi pengajaran.”

Menurut Aktivis HAM (Hak Asasi Manusia), Haris Azhar, kebijakan yang diambil Kemendikbud tidak tepat, karena tentara semestinya fokus pada latihan perang dan bukan mengajar di sekolah.

“Tugas dia (TNI) latihan buat perang. Buat apa ada pendidikan guru, kalau ternyata tentara yang diangkat, ya kan?” ungkap Haris pada 01/03/2019. Karena itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini memberikan saran kepada Kemendikbud agar memberdayakan guru honorer daripada memanfaatkan tentara, karena tentara baru bisa diberdayakan sebagai tenaga pengajar apabila terjadi situasi darurat.

Sorotan lainnya disampaikan Direktur Imparsial, Al Araf, yang mengatakan bahwa pelibatan TNI sebagai tenaga pengajar berpotensi menyalahi perundang-undangan, karena aktifitas tentara selain perang harus terlebih dahulu melewati keputusan politik dari Presiden, salah satunya melalui Perpres (Peraturan Presiden). Itupun Presiden harus mengasumsikan pelibatan TNI untuk mengajar sifatnya sementara.

“Jadi, basis dasarnya adalah apakah pelibatan tersebut didasarkan pada keputusan politik? Jika tidak, itu suatu kekeliruan. Selain itu, apakah Presiden dalam melibatkan TNI mengajar, menganggap situasi dan kondisi di daerah tersebut tidak memiliki kapasitas guru yang ada?” papar Al Araf pada 01/03/2019.

Sementara itu, Koordinator JPPI (Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia), Ubaid Matraji, memberikan saran kepada Kemendikbud agar mencari alternatif lain untuk mengatasi kurangnya tenaga pengajar di daerah 3T.

“Evaluasi terhadap guru harus dilakukan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, pemerintah membuat roadmap kebijakan untuk pemerataan serta peningkatan kualitas guru,” kata Ubaid. Dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, tambah Ubaid, daerah-daerah yang kekurangan dan kelebihan guru akan terlihat. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.