Press "Enter" to skip to content

Pemberitaan Pilpres Tidak Berimbang, MetroTV Disemprot KPI Jakarta

  • 15
  •  
  •  
  •  
  •  
    15
    Shares
Pemberitaan Pilpres Tidak Berimbang, MetroTV Disemprot KPI Jakarta

Sudah cukup lama Metro TV disorot oleh masyarakat terkait ketidakberimbangan dalam memberitakan paslon nomor urut 01 dan nomor urut 02 dalam Pilpres 2019. Kasus yang sebenarnya merupakan pengulangan dari pelaksanaan Pilpres 2014, dimana pada saat itu Metro TV juga melakukan hal yang sama.

Ketidakberimbangan dalam memberitakan kedua paslon yang menjadi kandidat Pilpres 2019 itulah yang kemudian disemprot oleh KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) DKI Jakarta pada rapat klarifikasi yang berlangsung pada 11/03/2019. Dalam rapat tersebut, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo menyampaikan temuannya tentang ketidakberimbangan MetroTV dalam memberitakan kedua paslon.

“Hasil dari monitoring yang kami lakukan, konten pemberitaan yang ditayangkan Metro TV terkait paslon 01 dan 02, terdapat disparitas frekuensi yang cukup tajam,” ungkap Puji sambil memerinci bahwa pemberitaan terkait paslon 01 frekuensinya sekitar 78%, netral 15% dan untuk paslon 02 7%.

Tidak hanya durasi penayangan dan frekuensi saja yang tidak berimbang, tapi tone pemberitaan terhadap kedua paslon juga berbeda. Untuk paslon 01 konten pemberitaan cenderung positif sedang untuk paslon 02 cenderung negatif.

Temuan tersebut dipaparkan Puji Hartoyo di hadapan peserta rapat klarifikasi yang terdiri atas Ketua KPID Jakarta, Kawiyan yang didampingi Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran, Arif Faturrahman. Sementara dari Pihak Metro TV dihadiri Head Corporate Communication, Fifi Aleyda Yahya, Newsgate Manager, Kabul Indrawan dan Sekjen Redaksi, Budiono.

Ketidakberimbangan Metro TV dalam memberitakan kedua paslon dalam Pilpres 2019 tersebut, menurut Ketua KPID Jakarta, Kawiyan, telah melanggar Pasal 5 huruf 1 UU No.32/2002 tentang penyiaran. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa media penyiaran harus menyampaikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggungjawab. Selain itu juga melanggar Pasal 36 ayat 4 yang menyebutkan bahwa isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan golongan tertentu.

“Untuk itu kami meminta agar Metro TV dapat memperbaiki kebijakan redaksionalnya agar ketidakberimbangan tersebut dapat segera diperbaiki,” kata Kawiyan.

Mendapat teguran dari KPID Jakarta, pihak Metro TV menanggapi bahwa jajarannya mengaku mengalami kendala baik dalam atalkshow maupun liputan di lapangan untuk dapat menyajikan berita –berita pilpres yang berimbang.

Namun pembelaan dari pihak Metro TV tersebut tidak membuat KPID Jakarta surut dan tetap menekankan agar pemberitaan Pilpres 2019 dilakukan secara berimbang. “Hambatan-hambatan tekhnis bukan merupakan alasan untuk dapat menyajikan berita yang berimbang. P3PS juga menekankan agar lembaga penyiaran mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas,” papar kawiyan.

Akhirnya, dalam rapat tersebut pihak Metro TV menyampaikan bahwa kedepan pihaknya akan berkomitmen untuk memperbaiki pemberitaan utamanya yang terkait dengan Pilpres 2019. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.