Press "Enter" to skip to content

Kivlan Zen: Masjid Boleh untuk Kegiatan Politik

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kivlan Zen

Dengan mengambil tema: “Menuju Negara Adil Makmur”, Kivlan Zen, mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, menyampaikan ceramahnya di hadapan jamah subuh di Masjid An-Nur, Menteng Atas, Jakarta Selatan, 23/03/2019.

Dalam ceramah, Kivlan menyatakan ketidaksepakatannya tentang aturan yang melarang dilakukannya aktifitas politik di dalam masjid. “Siapa bilang ke masjid nggak boleh berpolitik?” ungkap Kivlan. Menurutnya, larangan tersebut sama artinya dengan memisahkan agama dari kehidupan masyarakat.

Aktifitas berpolitik di dalam masjid, tambah Kivlan, sebenarnya sudah diatur dalam Siyasah Islam. Maksud dari Siyasah tersebut, ujarnya, adalah untuk menjadikan Indonesia negara yang adil dan makmur.

“Menatanya bagaimana untuk menjadikan negeri yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur? Tentu saja harus dibimbing Allah. Dimana mulainya? Di masjid,” papar Kivlan.

Dalam ceramah tersebut, pensiunan TNI berpangkat mayor jenderal ini juga menyinggung tentang Pilpres 2019. Menurutnya, kedua calon tidak sempurna dan sama-sama memiliki kekurangan. Calon yang satu banyak kekurangan, calon lainnya sangat banyak.

Kivlan juga menengarai adanya salah satu capres yang mendapat dukungan banyak taipan, LGBT, gay, kaum lesbian dan biseksual. Namun, capres yang dimaksud tidak dia sebutkan secara terang-terangan. “Saya nggak menyimpulkan, biar tidak dikira kampanye,” katanya.

Terkait dengan pendapatnya bahwa masjid dapat digunakan sebagai tempat untuk berpolitik dan berkampanye, kata Kivlan, telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan masjid sebagai tempat untuk merencanakan berbagai macam kegiatan, mulai dari urusan perekonomian, politik hingga merencanakan strategi perang.

‘Kampanye enggak boleh di masjid? Yang melarang siapa? Boleh. Menurut Allah itu boleh dimulai dari masjid,” papar Kivlan Zen.

Menggunakan masjid sebagai tempat untuk pendidikan politik, menurut Wakil Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia), Zainut Tauhid, dalam Islam memang tidak dilarang sepanjang memperhatikan etika dan nilai-nilai politik, seperti sikap saling menghormati terhadap perbedaan dalam berpolitik.

Karena itu, pendidikan politik yang disampaikan di masjid tidak boleh dalam bentuk politik praktis, seperti kampanye untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon tertentu. Masjid harus bersih dari fitnah dan ujaran kebencian yang disampaikan seseorang atau kelompok tertentu atas dasar kepentingan politik.

“Kalau masjid digunakan untuk kegiatan politik praktis, besar kemungkinan dapat menimbulkan konflik, gesekan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, karena kegiatan politik praktis seringkali diwarnai dengan fitnah, intrik dan adu domba,” terang Zainut.

Wakil Ketua MUI ini juga menambahkan bahwa  dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilu dikatakan bahwa ada larangan melakukan kegiatan kampanye di tempat-tempat ibadah. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa apabila ada pihak yang terbukti menggelar kampanye di tempat ibadah, akan dijatuhi hukuman pidana paling lama dua tahun serta denda paling banyak Rp.24 juta. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.