Press "Enter" to skip to content

Temukan 17,5 Juta Pemilih Hantu, Amien Rais Akan Gelar People Power

  • 68
  •  
  •  
  •  
  •  
    68
    Shares
Amien Raisa

Menindaklanjuti temuan BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo – Sandi tentang adanya 17,5 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang janggal, Dewan Penasihat BPN, Amien Rais meminta agar KPU (Komisi Pemilihan Umum) segera melakukan revisi. Apabila ternyata KPU tidak melakukan tindakan dan membiarkan temuan tersebut, maka Amien Rais berjanji akan menggelar demonstrasi besar-besaran untuk menuntut hasil Pemilu 2019.

“Akan ada people power. Saya dorong orang-orang untuk turun ke jalan, ke Monas, karena memang banyak pemilih hantu di DPT yang kami temukan,” tandas Amien Rais pada konferensi pers yang digelar di Ayana Hotel, Jakarta, 01/04/2019.

Menurut Amien, tidak ada gunanya menggugat hasil Pemilu ke MK (Mahkamah Konstitusi) karena dalam pandangannya MK adalah bagian dari rezim. “Akan kami ambil alih sendiri, Insya Allah,” tegasnya.

Amien juga menambahkan bahwa demonstrasi adalah hal yang syah dalam konstitusi, terlebih adanya temuan DPT yang janggal.

“Kalau tidak diubah sampai hari H, saya memiliki hak untuk bersuara, bahwa ini adalah pilpres bohong-bohongan,” lanjut Amien.

Menanggapi ancaman yang dilontarkan Amien Rais, capres nomor urut 01 merasa prihatin atas sikap yang ditunjukkan Amien serta meminta politisi PAN tersebut untuk tidak menakut-nakuti rakyat.

“Jangan menekan dengan menakut-nakuti rakyat, pemerintah. Semua ada mekanismenya, ada undang-undangnya, ada aturan hukumnya,” papar Joko Widodo saat berada di Sorong, 02/04/2019.

Saran Jokowi, jika Amien memang menemukan adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu. Apabila kecurangan tersebut terkait unsur pidana dapat melapor ke kepolisian. “Ini pesta demokrasi. Harusnya senang dan gembira. Jangan menakut-nakuti orang yang sedang gembira,” kata Jokowi.

Sementara itu, ancaman Amien yang akan menggelar people power ke kantor KPU, menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi merupakan hal yang sia-sia karena tidak dapat mengubah hasil Pemilu, karena berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu, hanya dapat diselesaikan melalui proses di sejumlah lembaga.

“Jalurnya kan sudah diatur lewat Bawaslu, MK dan DKPP. People power nggak akan mengubah hasil,” terang Pramono di Kantor kPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Pramono menjelaskan bahwa dalam undang-undang, MK didesain sebagai lembaga tempat menyalurkan sengketa hasil Pemilu, sedang Bawaslu diperuntukkan bagi sengketa terkait proses Pemilu.

“Satu hal yang perlu dicatat, lahirnya KPU, Bawaslu dan MK itu berkat konstitusi baru  hasil amandemen yang pada saat itu ketua MPR-nya Pak Amien Rais,” kata Pramono sambil meminta agar semua pihak mengikuti proses Pemilu sesuai aturan perundang-undangan. (AGK)

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.