Press "Enter" to skip to content

People Power, Menyampaikan Aspirasi atau Makar?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Jenderal Tito Karnavian

Wacana people power atau mobilisasi massa dalam jumlah besar-besaran yang digulirkan Amien Rais, menyusul dugaan adanya tindak kecurangan yang dilakukan KPU dalam Pemilu 2019, memunculkan sejumlah opini dari berbagai kalangan. Di tengah isyu akan adanya mobilisasi massa untuk mengepung kantor KPU pada 22 Mei 2019 atau saat diumumkannya hasil Pilpres, beragam pendapat tentang people power pun bermunculan.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian salah satunya, menyampaikan bahwa people power dapat dikenai pasal makar apabila dalam praktiknya berujung pada tindak pelanggaran terhadap aturan dan perundang-undangan.

“Apalagi jika disertai dengan bahasa-bahasa akan menjatuhkan pemerintah,” demikian kata Tito pada rapat kerja dengan Komite I DPD RI pada 07/05/2019 di Gedung Nusantara V, Jakarta.

Tito berpendapat, pada Pasal 107 KUHP telah diatur tentang tindak pidana makar bagi orang-orang yang bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah. Untuk itu, aparat kepolisian dengan dibantu TNI nantinya akan berusaha untuk menjaga keamanan dengan berbagai macam upaya, terlebih jika ada pihak-pihak yang berusaha memprovokasi. Upaya yang dilakukan tersebut sudah barang tentu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada.

Pihak-pihak yang memprovokasipun, tambah Tito, juga akan dikenai pidana karena melanggar UU Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 14 dan 15 tentang Peraturan Hukum Pidana. “Contohnya, mengatakan terdapat kecurangan, namun tidak memiliki bukti yang jelas sehingga masyarakat terprovokasi dan menyulut terjadinya keonaran,” terang Tito dalam Rapat Kerja yang juga dihadiri Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Hukum dan HAM, perwakilan BIN (Badan Intelejen Negara) dan  perwakilan Jaksa  Agung.

Pendapat yang berbeda disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun yang menilai bahwa people power bukan bagian dari tindak pidana makar karena unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga yang dijamin konstitusi. Terlebih jika unjuk rasa tersebut tidak berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah.

“Makar itu tindakan untuk menggulingkan pemerintahan, sedang menyampaikan aspirasi bukan bagian dari makar. People power jika ingin menggulingkan pemerintahan itu disebut makar, tapi kalau people power hanya bermaksud menyampaikan pendapat, tidak masalah,” papar Refly Harun.

Oleh karena itu, Pakar Hukum Tata Negara ini mempersilahkan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dengan berunjuk rasa ke kantor KPU dan Bawaslu, karena apa yang mereka lakukan tersebut dijamin haknya oleh konstitusi.

“Kalau hanya menyampaikan aspirasi ke KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pemilu, saya rasa tidak masalah dan tidak ada aturan yang dilanggar,” kata Refly.

Sebelumnya, pada acara diskusi bertema “Diduga Terlibat Manipulasi Suara Rakyat: KPU Tidak Layak Dipercaya?” yang digelar pada 04/05/2019 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Amien Rais menyampaikan bahwa gerakan people power adalah sebuah keharusan untuk menanggapi proses Pemilu yang penuh dengan kecurangan.

“People power merupakan langkah konstitusional yang dijamin Undang-Undang,” kata Ketua Dewan Kehormatan PAN ini tanpa menjelaskan secara detail seperti apa mekanisme dari people power yang nantinya akan dilakukan.

Namun demikian Amien Rais memastikan bahwa jika nanti terjadi pengerahan massa besar-besaran, tidak akan sampai memakan korban. “Insya Allah people power nanti tidak memerlukan setitik darah,” tegas Amien Rais. (AGK)

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DaimcaNews © 2018-2019.